• Masih banyaknya penyalahguna Narkotika yang dikategorikan pengguna dipidana.

  Banyaknya pengakuan dari hampir seluruh negara mengenai efektifitas proses rehabilitasi terhadap pengguna narkoba.

  Pentingnya mengupdate jenis-jenis obat terlarang.

• Kategorisasi penyalahguna narkoba yang lebih jelas termasuk di dalamnya perbedaan kategori subyek yang menjadi pengguna dan pengedar.

  Update jenis-jenis obat terlarang dan ketentuan pengawasan obat.

  Pengaturan yang jelas tentang kewenangan pemberian proses rehabilitasi.

• Perubahan tentang sanksi pidana dan hukum acara

  Penegasan pada kewenangan BNN, Polri, dan Penyidik lainnya dalam kewajiban pemberian rehabilitasi bagi pengguna narkoba atau non pidana.

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Againts Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988)

• Judul RUU ini baru diusulkan oleh Komisi III untuk masuk dalam Prolegnas 2015-2019