Data tidak ditemukan.

Data tidak ditemukan.

Data tidak ditemukan.

Pasal 27 dan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945.

• • Judul RUU ini baru diusulkan oleh Komisi IV untuk masuk dalam Prolegnas 2015-2019.
  • Pernah diusulkan dalam Prolegnas long list 2010-2014.

• Sesuai Pasal 12 UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa perencanaan kehutanan meliputi inventarisasi hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelola hutan, penyusunan rencana kehutanan.

  Perencanaan yang banyak menimbulkan masalah di bidang kehutanan adalah pengukuhan kawasan hutan dimana kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan adalah tempat pemukiman, ibu kota kabupaten dan lain-lain.

• Sasaran yang ingin dicapai dari penyusunan RUU ini adalah diakuinya hak dan keterlibatan masyarakat lokal secara tegas dalam pengelolaan hutan. Selain itu melalui revisi UU ini diharapkan peran pemerintah daerah semakin kuat dalam rangka pengukuhan kawasan hutan.

• meliputi ketentuan umum, asas, prinsip dan tujuan, jenis-jenis hutan, pengelolaan hutan, pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan, pengukuhan kawasan hutan, serta pengaturan mengenai sanksi.

Data tidak ditemukan.