• Dalam penerapannya, Undang-Undang tentang Sistem Budidaya Tanaman banyak menimbulkan kendala, antara lain dalam Pasal 45 yang masih memberikan peluang terjadinya perubahan peruntukkan atau konversi lahan budidaya tanaman menjadi lahan untuk keperluan bukan budidaya tanaman.

  Terdapat kontradiksi antara dengan Pasal 5 huruf d Undang-Undang tentang Sistem Budidaya Tanaman. Dalam Pasal Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 61 mengatur bahwa sebelum diedarkan varietas baru hasil pemulihan tanaman maupun introduksi dari luar negeri perlu dilakukan pengujian dan kemudian dilepas oleh Pemerintah. Hal ini kontradiksi dengan ketentuan Pasal 5 huruf d Undang-Undang tentang Sistem Budidaya Tanaman yang menyatakan bahwa pemerintah perlu memberikan peluang dan kemudahan tertentu yang dapat mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam pengembangan budidaya tanaman. 

  Dengan lahirnya beberapa undang-undang yang mengharuskan dibentuknya otonomi daerah, secara fundamental akan menyusun ulang bentuk hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, misalnya Balai Pengawasan dan Sertifikasi Perbenihan (yang selanjutnya disingkat menjadi BPSB), dan otoritas lokal dalam semua sektor, termasuk sektor budidaya tanaman.

   

  Tujuan di Sistem Budidaya Tanaman

  Untuk meningkatkan hasil dan mutu produksi, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, peternak, dan pembangunan industri serta meningkatkan ekspor, mendukung pembangunan daerah, dan mengintensifkan kegiatan transmigrasi.

• Sistem pertanian yang maju, efisien, dan tangguh, menghadapi liberalisasi dan globalisasi di bidang pertanian, serta untuk melindungi tanaman dari segala upaya yang menyebabkan kerugian pada budidaya tanaman, sehingga kebutuhan perbenihan dalam negeri dan ekspor pertanian dapat ditingkatkan

• Arah Pengaturan mengenai RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman adalah untuk memberikan kejelasan tentang definisi dan ruang lingkup sistem budidaya tanaman, untuk mengatur mengenai koordinasi antara instansi yang terkait sistem budidaya tanaman, memberikan pengaturan mengenai pengembangan benih secara mandiri oleh Petani ( Pelepasan Benih), dan sinkroniasai dengan peraturan perundang-undang lain yang terkait sistem budidaya tanaman.

Pasal 28H ayat (1) mengenai setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat dan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 mengenai cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

• • Judul RUU ini diusulkan oleh Komisi IV untuk masuk dalam Prolegnas 2015-2019.
  • Pernah diusulkan dalam Prolegnas long list 2010-2014.
  • Substansinya dapat berkaitan dengan RUU tentang Pertanian.

• Adanya krisis pangan global, alih fungsi lahan produktif dan beredarnya bermacam jenis pestisida dan pupuk buatan menjadi salah satu penghambat pelaksanaan budidaya tanaman. Dalam UU No 12 tahun 1992 belum mengatur kadar penggunaan pestisida dan pupuk kimia terutama masalah batasan penggunaannya. Selain itu, perubahan iklim yang sangat menentukan produksi tanaman juga belum diakomodasi dalam undang-undang ini. Perkembangan teknologi, budaya, dan pembentukan beberapa undang-undang yang baru sangat mempengaruhi tingkat efektivitas dan aplikasi UU No 12 tahun 1992.

  Undang-undang ini dirasa sudah tidak aplikatif sehingga harus segera dilakukan perubahan karena penerapannya sudah tidak mendukung dan efektif bagi pelaksanaan budidaya tanaman.

• Pengaturan produksi pupuk, penggunaan pupuk, subsidi pupuk bagi petani, produksi pestisida, penggunaan pestisida, serta penerapan teknologi bagi budidaya tanaman.

• Jangkauan dan arah pengaturan RUU ini meliputi pengaturan umum, perenca-naan budidaya, penyelenggaraan budidaya, sarana dan prasarana produksi, tata ruang dan tata guna lahan budidaya tanaman serta pengaturan sanksi.

Data tidak ditemukan.