• 1. UU No 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti.
  2. Memperkuat upaya pencapaian kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan.

  Tujuan:

  Penyelenggaraan karantina dengan melakukan penguatan terhadap aspek perlindungan sumber daya hayati dan sumber daya manusia, khususnya aspek keamanan pangan.

• Memperkuat peran karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.

• 1. Ketentuan umum mengenai hewan, ikan, dan tumbuhan;
  2. pengaturan mengenai pengelolaan spesies invasive yang banyak ditemukan dalam ekosistem ikan;
  3. media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina perlu diredefinisi dengan jelas, karena benda-benda lain yang terkait dengan hewan, ikan, dan tumbuhan, bias menjadi perantara penyebaran hama dan penyakit.
  4. Hasil hewan, ikan, dan tumbuhan dalam bentuk sudah diolah

  Kelembagaan yang terkait langsung dengan penyelenggaraan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan, meliputi Badan Karantina Pertanian, dan Badan Karantina Ikan dan Penguji Mutu.

Pasal 33 ayat (3) UUD NRI tahun 1945 mengenai Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

• Judul RUU ini baru diusulkan oleh Komisi IV untuk masuk dalam Prolegnas 2015-2019.

  Komisi IV mengusulkan menjadi RUU Prioritas Tahun 2015.