• Latar Belakang:

  • Arti penting jalan sebagaibagian dari infrastruktur dalam konteks pembangunan nasional telah menjadikan infrastruktur jalan di Indonesia sebagai prasarana transportasi darat yang dominan karena menciptakan pergerakan penumpang, barang, maupun jasa.
  • Terdapat beberapa permasalahan terkait dengan pembangunan jalan, yang secara garis besar terangkum permasalahan utama, yaitu:
  • Kondisi jalan yang masih buruk serta lambatnya pembangunan jalan baru yang menghubungkan daerah-daerah dan pusat perekonomian. 
  • Ketidakjelasan penyelenggaraan jalan. Hal ini mengandung arti bahwa tidak adanya ketegasan antara membuat jalan baru dan pemeliharaan jalan yang sudah ada.
  • Persoalan kelembagaan. Saat ini penyelenggaraan jalan yang terkait dengan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pemanfaatan, pengelolaan, dan pengawasan jalan belum terkonsolidasi dalam kelembagaan yang baik.

   

  • Tujuan

  Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang dimaksudkan maka penyediaan prasarana jalan adalah melayani dan meniadakan hambatan bagi pergerakan barang dan manusia untuk semua warga negara dan sekaligus menjaga agar prasarana jalan tetap ada dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

• Adapun sasaran yang ingin dicapai dari dibuatnya RUU tentang Jalan  yaitu :

  1. Percepatan pembangunan jalan, perbaikan jaringan jalan yang ada, dan kesesuaian UU No 38 Tahun 2004 tentang Jalan dengan UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
  2. Adanya kondisi yang jelas dalam UU No. 38 tahun 2004 mengenai definisi dan pengaturan tentang jalan Tol.
  3. tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkokoh kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional dalam sistem transportasi nasional yang mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung mobilitas di bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang harus dijamin oleh negara dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah.

• Arah dan jangkauan pengaturan dalam RUU tentang Jalan terkait penyelenggaraan jalan yang terkait dengan perencanaan, pembangunan jalan baru, pemeliharaan, pemanfaatan, pengelolaan, dan pengawasan jalan terkonsolidasi dalam kelembagaan yang baik.

Pasal 20 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) UUDNRI 1945

• 1. Tahap Pembicaraan Tk. I

  Pada periode keanggotaan 2009-2014 pembahasannya sudah dilaksanakan sampai Rapat Panja ke-2 pada tanggal 8 April 2013, namun pemerintah tidak menyusun dan merumuskan DIM sebagaimana diamanatkan dalam Rapat Panja ke-2 tersebut, selain itu berdasarkan surat Menteri Sekretaris Negara kepada Ketua DPR RI nomor R-245/M.Sesneg/D-4/PU.13/2013 pada tanggal 3 Oktober 2013 tentang 11 RUU yang diprioritaskan pembahasannya, dan RUU tentang Jalan ini tidak termasuk diprioritaskan pembahasannya antara Pemerintah dan DPR.

    2. Judul RUU ini diusulkan oleh Komisi V untuk masuk dalam Prolegnas 2015-2019.

• Kewenangan pengambil kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang tidak tegas khususnya dalam pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pemanfaatan jalan menyebabkan terjadinya tumpang tindih. Disamping itu formula dalam pengaturan mengenai jalan khususnya jaminan peningkatan aksesibilitas wilayah yang sedang dan belum berkembangjuga masih belum jelas. Begitu juga standar konstruksi jalan yang memadai baik untuk jalan nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Keseluruhan permasalahan ini merupakan permasalahan pelaksanaan UU tentang jalan yang perlu diperbaiki.

• Perlunya kejelasan dan ketegasan wewenang antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam pem-berian izin, dispensasi dan pemanfaatan jalan serta adanya standar konstruksi yang memadai baik untuk jalan nasional, provinsi maupun kabupaten/kota.

• Jangkauan dan arah pengaturan RUU ini meliputi ketentuan umum, asas dan prinsip pengaturan jalan, klasifikasi jalan, wewenang pemerintah dan pemerintah daerah atas jalan, standar konstruksi jalan, pembatasan tonase jalan dan ketentuan terkait dengan sanksi hukum.

Data tidak ditemukan.