Komisi VII DPR mendesak PT PLN untuk membuat dan menyusun struktur biaya harga listrik secara transparan. Dengan cara ini diharapkan dapat menentukan harga listrik dari sisi struktur cost dan keuntungannya.Pasalnya, selama ini PLN terus mengalami kerugian bahkan mencapai Rp. 1.3 Triliun.

"PLN merupakan perusahaan besar karena itu perlu disusun sistem biaya dan perlu juga dibenahin sistem kekuasaan Direktur PLN yang terlalu besar,"ujar anggota Komisi VII DPR Iskan Qulba Lubis dari Fraksi PKS, di Jakarta, (15/4).

Menurutnya, di negara maju seperti AS ketika menentukan harga listrik ada struktur cost yang jelas dan transparan. "Ini nantinya korupsinya bisa dari kebijakan misalnya, listrik dari Sulawesi di kirim dari Sumatera, padahal ini bisa dibuat lebih murah,"jelasnya.

Dia menambahkan, Komisi VII DPR juga akan meminta data lengkap bagaimana struktur keuntungan PLN dibandingkan penggunaan valas dari sisi operasionalnya. "Jika memakai valas berapa kerugiannya. jangan sampai nantinya permainan finansial PLN tetapi dibebankan kepada negara,"jelasnya.

Pada kesempatan berbeda, Direktur PLN Sofyan Basir mengatakan, PLN telah melakukan berbagai efisiensi yakni menekan biaya produksi listrik dengan mengalihkan penggunaan bahan bakar minyak ke gas dan batu bara yang harganya bisa lebih murah.

Perusahaan listrik pelat merah itu sebelumnya disebut-sebut menderita kerugian sekitar Rp 1,3 triliun dalam beberapa bulan terakhir karena belum diterapkannya tarif adjustment atau penyesuaian tarif untuk dua golongan rumah tangga itu. Terlebih, jumlah pelanggan di kedua golongan tersebut mencapai jumlah 8,8 juta pelanggan.

Kerugian semakin besar akibat terus melemahnya nilai tukar rupiah dalam beberapa waktu terakhir, yang menjadi salah satu indikator dalam penyesuaian tarif listrik nonsubsidi saat ini. “Dengan efisiensi ini, biaya yang kemarin per tiga bulan keluar Rp 1,3 triliun itu nampaknya menurut hemat kami sangat bisa kami cover (atasi) dengan efisiensi karena ada perpindahan BBM ke batubara,” katanya. (Sugeng)