Sejumlah Anggota Komisi I DPR RI mendesak Menteri Luar Negeri berikan solusi integratif tuntaskan kasus Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Pihak perwakilan atase Indonesia di luar negeri harus lebih berperan dalam hal pengawasan dan memberikan perlindungan bagi TKI. Pernyataan tersebut dilontarkan saat rapat rapat kerja Komisi I DPR dengan Menteri Luar Negeri yang dipimpin Kemal Aziz Stamboel di Nusantara II, Rabu (2/12).

Al Muzammil Yusuf, anggota dari Fraksi PKS menuturkan bahwa pemerintah wajin memberikan perlindungan hukum dan hak bagi nasib TKI sesuai dalam amanat UUD 1945 dan salah satu butir amanat reformasi. Segala bentuk diplomasi yang telah dilakukan dapat dengan mudah hancur hanya karena tidak adanya keberpihakan terhadap perlindungan TKI.

“Keberhasilan utama dari program kebijakan Menlu selama 5 tahun adalah penyelesaian dari masalah TKI,” tandasnya. Oleh sebab dia penting dirasakan adanya solusi secara integral dan perhatian serius dari persoalan TKI.

Menurut Al Muzammil, telah banyak pihak pengamat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang membandingkan perlindungan TKI antara Indonesia dengan Filipina. Sebagai perbandingan di Filipina, TKI dianggap sebagai pahlawan.

Anggota dari Fraksi PDI Perjuangan Ahmad Basaroh, mengatakan bahwa TKI di Malaysia banyak mengalami pelecehan. Dengan adanya pelecehan tersebut dan kurang tegasnya sikap Indonesia membuat persepsi posisi Indonesia di luar negeri buruk.

Sementara itu, Max Sopacua lebih menekankan pada peran serta perwakilan atase Indonesia di luar negeri. “Indonesia tidak punya atase Tenaga Kerja di luar negeri maka kurang mendukung terhadap perlindungan TKI,” katanya.

Perwakilan atase di luar negeri hemat Max, harus menekankan pengawasan terhadap PJTKI dan PJTKA. Karena persoalan masalah TKI bersumber dari PJTKI dan PJTKA yang nakal.

Menanggapi pernyataan sejumlah anggota Komisi I, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengungkapkan bila perlindungan TKI bukan hanya tugas departemen luar negeri tetapi juga melibatkan departemen lain.

“Yang perlu disesalkan semuanya dianggap serba konotatif. TKI yang bekerja di luar negeri selalu terjadi masalah,” katanya.

Ia mengungkapkan, dalam kunjungan Presiden ke luar negeri, tuan rumah menyampaikan apresiasi akan kontribusi dari TKI yang berada di luar negeri. Hal tersebut perlu diakui dan diyakini, semua aparat di Departemen luar negeri menjadi pelindung bagi seluruh tenaga kerja.

“kita perlu pertajam kendala-kendala. Masalah ini klasik dan sangat disayangkan jika terus menjadi kendala. Kita perlu lebih maju,” katanya.

Masalah utama permasalahan TKi adalah koordinasi dari pihak-pihak terkait. Jika dilihat dalam kertas semua tersusun dengan baik tetapi dalam pelaksanananya masih banyak mengalami kendala.

“Keberpihakan warga Indonesia di luar negeri akan menjadi prioritas utama dan akan melakukan koordinasi utama,” katanya.

Melihat contoh Filipina, pihaknya akan mempelajari. (da)