DPR Minta Benahi Layanan BPJS Kesehatan

29-04-2015 / KOMISI IX

 

Komisi IX DPR RI meminta BPJS untuk tidak mempersulit masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Apalagi sampai dipimpong petugas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, puskesmas, dan rumah sakit.

Menurut anggota Komisi IX DPR RI Suir Syam saat kunjungan kerja ke RSUD Padang Panjang, Bukittinggi, Sumbar, Selasa (28/4). “Puskesmas sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan dasar pada masyarakat perlu berbenah diri. Sehingga ketidakmampuan puskesmas memberikan pelayanan pada masyarakat tak membuat masyarakat dirugikan,” tegas.

Saat ini, katanya memang puskesmas harus mampu menangani 155 diagnosa penyakit. Sementara kondisi puskesmas  masih jauh dari harapan. Baik sumber daya manusia maupun peralatannya.

"Sehingga, ketika puskesmas tak mampu menangani, langsung pasien dipindahkan ke rumah sakit. Sementara, saat di rumah sakit, BPJS tak mau menalanginya dengan alasan penyakitnya masih dapat ditangani puskesmas,” ujarnya.

Dengan kondisi tersebut, tentu saja, masyarakat yang dirugikan. Harus bolak- balik dari puskesmas ke rumah sakit dan kembali lagi ke puskesmas.

“Kebijakan itu harus dihapus. Pembenahan terhadap sarana puskesmas harus dilakukan, termasuk sumber daya manusia (SDM) tenaga kesehatan yang bertugas di tempat itu. Kebijakan tersebut, tentu hanya akan menyengsarakan masyarakat,” ujar mantan Wali Kota Padangpanjang ini.

Ketika puskesmas tak siap dengan itu, katanya, harus dilakukan pembenahan terhadap sarana dan sumberdayanya. “Paling tidak, aturan tersebut tak harus kaku. Kalau kaku, maka akan menyengsarakan masyarakat,” ingatnya.

Suir Syam juga menyoroti panjangnya daftar antrean pasien BPJS yang berobat ke rumah sakit rujukan milik pemerintah. Seharusnya, BPJS juga bekerja sama dengan rumah sakit swasta. 

Menurutnya, ada kecenderungan sedikit berbeda di Sumbar dibandingkan daerah lain. Bila di daerah lain pihak swastanya tidak proaktif  diajak kerja sama dengan BPJS, namun di Sumbar malah sebaliknya. 

" Seharusnya, BPJS juga bisa menjalin kemitraan dengan RS Swasta di Sumbar. Dengan menjalin kemitraan banyak rumah sakit, maka pelayanan kepada masyarakat akan semakin baik," jelasnya. (andri)

BERITA TERKAIT
Netty Catat Evaluasi Program MBG: Soal Variasi Menu, Kualitas Rasa, hingga Sistem Reimburse
15-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menyampaikan pentingnya evaluasi dan perbaikan terhadap pelaksanaan Program Makan...
Virus HMPV Ditemukan di Indonesia, Komisi IX Minta Masyarakat Tak Panik
10-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengapresiasi langkah cepat Kementerian Kesehatan terkait ditemukannya virus Human...
Dukung MBG, Kurniasih: Sudah Ada Ekosistem dan Ahli Gizi yang Mendampingi
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati, menyatakan dukungannya terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Nurhadi Tegaskan Perlunya Pengawasan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...