Anggota Komisi VI DPR Nyat Kadir menyatakan, pengembangan Provinsi Kepulauan Riau agak terhambat dikarenakan kurang maksimalnya status Free Trade Zone (FTZ) atau Kawasan Perdagangan Bebas yang disandangnya. Ia menilai, satu-satunya FTZ yang dianggap berjalan cukup baik adalah Kota Batam. Sisanya, seperti Kabupaten Bintan, Tanjungpinang, dan Karimun, dinilai perlu sebuah kebijakan yang lebih berpihak.

Demikian dikatakan Nyat saat melakukan peninjauan langsung Kabupaten Karimun, Kepri, dalam rangka kunjungan kerja Komisi VI DPR, pada penghujung April lalu. Dalam kesempatan yang sama, separuh dari Tim Kunker Komisi VI ke Kepri, meninjau Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang.

“Karena itu, Komisi VI DPR sepakat membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mempercepat pemanfaatan status FTZ yang ada di Kepri. Salah satu persoalan FTZ, adalah kebijakan pemerintah pusat masih setengah hati untuk melimpahkan kewenangan kepada lembaga yang menanganinya, yakni Badan Pengusahaan (BP Batam),” ujar Legislator yang pernah menjabat Walikota Batam ini.

Politisi F-Nasdem ini menyatakan, FTZ Karimun memiliki potensi yang sangat strategis karena bisa menangkap peluang investasi mengingat Karimun berbatasan dengan Singapura dan Malaysia.

“Kami ingin FTZ Karimun berkembang pesat seperti Batam. Tentunya harus didukung penganggaran dan sarana infrastruktur pendukung. Kami juga akan mengkaji kemungkinan perluasan FTZ Karimun,” jelas Politisi asal Dapil Kepri ini.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi VI Eriko Sotarduga berjanji akan mencoba untuk memberikan satu perubahan agar kawasan ekonomi khusus, seperti Karimun bisa berkembang dan meningkatakan kehidupan dari masyarakat yang ada di daerah.

“Untuk itu kita tentunya mengharapkan banyak investor, bukan hanya investor luar negeri, tapi investor dalam negeri juga yang masuk kedaerah ini,” harap Eriko.

Tentunya, tambah Politisi F-PDI Perjuangan ini, hal perlu didukung oleh kondisi infrastruktur dan kesiapan dari pemerintah Kabupaten atau Kota, maupun Pemerintah Provinsi, dan masyarakat untuk menyambut investor yang akan datang ke Kepri.

Wakil Bupati Karimun, Aunur Rafiq mengapresiasi kunjungan Komisi VI ke FTZ Karimun. Ia berharap kunjungan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan dan bandara. “

“FTZ Karimun sudah cukup berkembang, kami berharap pemerintah terus mendukung pengembangannya,” harapnya. (sf) foto: sofyan/parle/od