Komisi VI Dukung Pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung

28-05-2015 / KOMISI VI

Rencana PT Pelindo I yang ingin mengembangkan Pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara, mendapat dukungan dari Komisi VI DPR RI. Pelindo I sendiri akan mensinergikan proyek pengembangan ini dengan BUMN lainnya.

Demikian bunyi salah satu kesimpulan rapat antara Komisi VI dengan Deputi BUMN dan Direktur Utama Pelindo I, Rabu (27/5). Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi VI M. Farid Al Fauzi. Hadir pula mendampingi Farid,dalam rapat tersebut Wakil Ketua Komisi VI Heri Gunawan. .

Dalam penjelasannya, Dirut Pelindo I Bambang Eka Cahyana, menjelaskan, kelak Kuala Tanjung akan dijadikan pelabuhan yang terintegrasi antara terminal multi purposes, kawasan industri, pengembangan terminal peti kemas, dan pengembangan kawasan residensial. Pelindo I sudah menginvestasikan anggaran sebesar 400 juta dolar AS atau Rp4,8 triliun untuk pembangunan tahap pertama.

Jadi, tidak sekadar pelabuhan, Kuala Tanjung akan menjadi kawasan industri, kawasan perumahan, dan kawasan penunjang industri. Pengembangan pelabuhan ini akan dilakukan dalam empat tahap. Tahap I dan II diperkirakan rampung pada 2018. Dukungan dari Komsi VI sangat wajar, lantaran pelabuhan ini bisa menjadi bagian dari masa depan Indonesia.

Farid di akhir rapat juga menyampaikan bahwa masalah ini akan dibincang lebih dalam dengan Menteri BUMN saat rapat kerja nanti. Pada bagian lain, Pimpinan Komisi VI juga meminta Kementerian BUMN untuk melakukan upaya hukum untuk penyelamatan aset-aset PT Pelindo.

“Komisi VI DPR RI meminta kepada Dirut PT Pelindo I untuk menyampaikan rencana bisnis atau pengembangan pelabuhan di seluruh wilayah kerja PT Pelindo I,” kata Farid saat menutup rapat. (mh)/foto:iwan armanias/parle/iw.

 
BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...