IKM Pesantren Perlu Perhatian Serius

10-06-2015 / KOMISI VI

Industri Kecil Menengah (IKM) dari dunia pesantren perlu mendapat perhatian serius Kementerian Perindustrian (Kemenperin). IKM pesantren sangat banyak di Indonesia dan belum mendapat perhatian untuk segera dibantu kelangsungan industrinya.

Anggota Komisi VI DPR RI M. Nasim Khan (dapil Jatim III) menyampaikan hal tersebut di hadapan Menteri Perindustrian Saleh Husin saat rapat kerja dengan Komisi VI, Selasa (9/6). “Program IKM di pondok pesantren butuh perhatian pemerintah,” katanya. Seperti diketahui IKM berbasis pondok pesantren banyak memproduksi garmen. Untuk itu, bantuan alat-alat produksi sangat dibutuhkan, seperti mesin jahit dan juga permodalan.

Bantuan bagi IKM di pesantren-pesantren sangat penting untuk menumbuhkan kewirausahaan di kalangan santri. di dapilnya sendiri, lanjut Nasim, banyak pesantren berdiri. Bila IKM-nya dikelola dan mendapat bantuan pemerintah tentu sangat membantu perkembangan ekonomi rakyat setempat.

“Kenapa tidak mencoba memasuki pondok pesantren. Negara kita ini luas. Hampir di setiap daerah pasti memiliki pesantren,” tandas politisi PKB tersebut. Dengan pemberdayaan IKM pesantren, tentu bisa menumbuhkan kecintaan pada produk lokal sekaligus mengendalikan tekanan produk impor. (mh)/foto:naefurodji/parle/iw.

 
BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...