Pemerintah Harus Rajin Sidak Ke Pasar

11-06-2015 / KOMISI VI

Melihat harga-harga kebutuhan bahan pokok yang melonjak di pasar-pasar tradisional jelang Ramadan ini, pemerintah diimbau rajin mengadakan inspeksi mendadak (sidak). Harga-harga harus terkontrol, jangan sampai membebani masyarakat.

 

Demikian penegasan Anggota Komisi VI DPR RI Tina Nur Alam (dapil Sultra), usai mengunjungi pasar tradisional di kawasan Tebet Timur, Jakarta Selatan, Kamis (11/5). Harga-harga kebutuhan pokok mulai merangkak naik di pasar Tebet Timur. Para pedagang yang ditemui juga sebagian mengeluhkan pendapatannya yang berkurang, karena masyarakat tak banyak berbelanja menyusul harga-harga yang terus naik.

 

“Sudah menjadi tradisi setiap jelang Ramadan dan Idul Fitri semua bahan pokok naik harganya. Daging dan cabai naik signifikan,” ungkap politisi PAN tersebut. Selama ini, pemerintah selalu menyatakan bahwa stok bahan kebutuhan pokok untuk Ramadan dan Idul Fitri mencukupi. Namun, walau stok aman, harga-harga tetap melonjak tajam.

 

Tina berharap, pemerintah lebih tanggap melihat situasi pasar jelang Ramadan. Jangan sampai ada yang mempermaikan harga di tengah kebutuhan masyarakat yang juga naik dalam menyambut puasa dan lebaran. “Pemeritah harus tanggap mencermati situasi ini. Pemerintah harus selalu sidak ke pasar-pasar induk, supaya bisa mengontrol harga. Jangan sampai ada yang bermain harga di sini,” ujarnya.

 

Sementara pada bagian lain, Tina juga mengomentari soal temuan beberapa produk kue basah yang dijual tanpa label di pasar Tebet. Beragam jenis kue dalam kemasan tak mencantumkan kandungan maupun masa berlakunya. Ini berbahaya bagi konsumen pasar. “Pencantuman label sangat penting. Dengan informasi kandungan dan masa kadaluarsa, masyarakat akan terhindar dari makanan beracun dan tidak laik konsumsi,” kilah Tina mengakhiri wawancara. (mh) Foto: Husen/parle/od

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...