Pasar Grogol Harus Segera Diperbaiki

12-06-2015 / KOMISI VI

Dalam sidak ke Pasar Grogol Jakarta Barat, Kamis (11/6) Komisi VI DPR melihat kondisi pasar kurang memadai dan kurang terawat seperti kondisi kabel-kabel listrik yang kurang tertata dengan baik dan kondisi cat tembok yang mengelupas akibat sudah terlalu lama tidak di perbaiki.

Hal itu disampaikan anggota Komisi VI Bambang Haryo Soekartono bahwa Pasar Grogol yang dikelola pemerintah DKI sangat memprihatinkan. “Kami melihat langsung bahwa keadaan ini tidak cukup layak untuk dikatakan sebagai pasar karena fasilitas yang tidak memadai.

Kondisi pasar yang kurang bersih dan tidak rapi tentu akan berdampak pada minat masyarakat untuk berbelanja di pasar. “Rakyat kita juga menjadi pindah haluan ke mini market untuk berbelanja yang bersih, rapi dan higienis,” imbuh Bambang.

Kondisi pasar tradisonal yang bersih, rapi dan higienis tentu menjadi harapan semua rakyat agar ketika berbelanja di pasar tradisional bisa merasakan kenyaman. Dalam sidak ke Pasar Grogol, Komisi VI menemukan bahwa fasilitas penunjang di pasar kurang memadai seperti saluran air di tempat penjualan ikan, daging dan ayam. Selain itu kondisi gedung yang sudah berusia 24 tahun tentu banyak bagian dari gedung yang sudah usang atau bahkan sudah rusak.

 “Ini menjadi catatan penting untuk disampaikan oleh pusat dan pemerintah daerah agar secepatnya memperbaiki fasilitas pasar-pasar tradisional, tanggung jawab pemerintah untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk rakyat,” terang Bambang.

Komisi VI akan terus mendorong dan terus mengkritik pemerintah agar secepatnya melakukan perubahan dan bukan hanya sekedar wacana belaka. “Momentum ini seharusnya pemerintah bisa lebih mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, pasti kami akan dukung sepenuhnya,” tegas Bambang.

“Rakyat hanya berharap hidup yang aman, nyaman, sejahtera lambat laun daya beli mereka akan naik asal iklim ekonomi kita bagus, kita berharap Kabinet Kerja bisa bekerja dengan baik,” tutup dia. (skr)/foto:iwan armanias/parle/iw.

 
BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...