Komisi I DPR RI meminta pemerintah menetapkan road map yang jelas dalam menuntaskan sejumlah permasalahan yang masih terjadi di provinsi paling timur Indonesia yaitu Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Road map tersebut memuat rencana kerja yang jelas dan rinci sehingga kebijakan dimasa datang bukan lagi bersifat ad hoc.

“Itu yang kita minta kepada pemerintah untuk memiliki road map penyelesaian papua yang berisi konsep yang integral dan komprehensif dengan memperhatikan berbagai pendekatan yang menyeluruh,” kata anggota Komisi I Supiadin Aries Saputra usai rapat kerja dengan Menlu, Panglima TNI dan Kepala BIN di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/15).

Rapat tertutup ini paparnya sesuai agenda membahas permohonan pemerintah yang meminta pertimbangan mengenai rencana pemberian Amnesti dan Abolisi untuk sejumlah narapidana politik yang berada di Papua. Namun lanjut politisi Fraksi Partai Nasdem ini pembicaraan kemudian mengerucut pada penekanan pentingnya road map yang perlu disampaikan kepada DPR.

Bicara pada kesempatan berbeda Wakil Ketua Komisi I Tantowi Yahya menjelaskan dalam rapat tersebut sejumlah anggota Komisi I menyampaikan keberatannya atas keputusan pemerintah yang sebelumnya telah memberikan pengampunan kepada lima tapol Papua.

“Pada intinya Komisi I tidak mendukung pemberian abolisi bagi tahanan politik ini, tetapi yang sudah ya sudah ada 5 orang yang sudah diberikan. Ke depan presiden perlu mendapat pertimbangan DPR soal ini sebelum membuat keputusan,” tekannya.

Selanjutnya menurut wakil rakyat dari dapil DKI Jakarta III pembicaraan tentang rencana pemberian Amnesti dan Abolisi ini akan dilanjutkan dalam rapat gabungan dengan Komisi III. “Iya sebelum rapat gabungan kita perlu mendengar masukan dari mitra kerja Komisi I Menlu, Panglima TNII dan KaBin,” demikian Tanto. (iky), foto : andri/parle/hr.