Komisi VII Minta Pertamina Kalsel Penuhi Kebutuhan Nelayan

10-12-2009 / KOMISI VII

Komisi VII DPR RI meminta PT. Pertamina (Persero) untuk selalu memenuhi kebutuhan masyarakat kecil, khususnya kebutuhan para Nelayan.

"Bagaimana perhatian Pertamina terhadap pemenuhan kebutuhan Nelayan," tanya Anggota Komisi VII Fardan Fauzan (F-PD) saat Tim kunker Komisi VII mengadakan pertemuan Pertamina Provinsi Kalsel, Rabu (9/12)

Selain Perhatian untuk Nelayan, Fardan juga meminta Pertamina mengutamakan untuk pemenuhan kebutuhan PT. PLN

Dirinya berharap Pertamina kedepan benar-benar tidak mengabaikan kepentingan Rakyat

Terkait pendistribusiannya, Anggota Komisi VII Herianto (F-PD) meminta Pertamina lebih peka terhadap kondisi maupun keluhan masyarakat lapisan bawah

"Pertamina harus pasang kuping terhadap keluhan Mereka," tukasnya

Sementara itu, menyoroti banyaknya SPBU swasta yang sudah beroperasi di daerah Kalimantan Selatan, Heriyanto juga mempertanyakan strategi Pertamina untuk menghadapinya

"Bagaimana mematahkan penjualan petromax,shall dan SPBU-SPBU swasta lainnya tanpa harus memunculkan tanda pasti pas," tanyanya

Ia menilai tanda tersebut tidak perlu disampaikan sehingga masyarakat percaya bahwa seluruh SPBU Pertamina semua pas

Terkait masalah konferensi
minyak tanah ke gas di provinsi Kalsel, Tim kuker Komisi VII, Achmad Rilyadi (F-PKS), Anton Sukartono Suratto (F-PD), Asfihani (F-PD) mempertanyakan kesiapan Pertamina

"Masalah Konferensi minyak tanah ke gas, jangan membuat pernyataan yang tidak jelas. Saya minta konferensi ini benar-benar disiapkan dengan baik, jangan sampai minyak tanah ditarik tapi gasnya belum berjalan," tegas Asfihani

Menanggapi berbagai pernyataan tersebut, GM BBM Retail 6 Pertamina Alvian Nasution mengaku pihaknya sangat konsen terhadap kebutuhan para nelayan maupun masyarakat kecil.

Sedangkan sertifikat pasti pas, tujuannya untuk lebih meyakinkan masyarakat. "Tapi bukan berarti yang belum memakai lebel pasti pasti itu tidak baik," terangnya

Untuk menghadapi SPBU-SPBU swasta, Pertamina mengaku mempunyai beberapa strategi diantaranya dengan melakukan pendekatan, konsinyasi kepada pihak industri, memberikan diskon harga serta memperbaiki harga dan mutu. (sw)

BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...