Rencana perluasan Bandara Sultan Thaha Jambi tertunda, antara lain  masalah pembebasan lahan. Sampai  saat ini proses pembebasan lahan, yang sebelumnya digarap oleh petani sekitar bandara, belum juga selesai.

             Demikian General Manager PT. Angkasa Pura Jambi Basuki Mardianto menjelaskan kendala yang dihadapi dalam  perluasan Bandara Sultan Thaha Jambi saat menerima tim, kunjungan kerja Komisi V DPR di Bandara Sultan Thaha Jambi (10/12).

             Menurut Basuki, permasalahan yang dihadapi pihak Angkasa Pura Jambi antara lain masalah pembebasan lahan, proses tender rekanan, hingga kurangnya suntikan dana. Dia berharap mendapat bantuan dana untuk perluasan bandara dari APBN.

             Menanggapi hal  tersebut, Anggota Komisi V DPR Nusyirwan Soejono dari F-PDIP menyarankan sebaiknya  pihak Angkasa Pura lebih memperhatikan pada masalah pembebasan lahan, setelah itu baru fokus pada tahap pembangunan.

             “Sebaiknya perencanaan pembangunan disesuaikan dengan tata ruang kota Provinsi Jambi. Sebaiknya pihak Angkasa Pura bekerja sama dengan Pemprov dan Pemkot Jambu dalam hal ini,” terang Nusyirwan. 

             Sependapat dengan Nusyirwan, anggota Komisi V Sudjadi  dari F-PDIP sebaiknya pihak Angkasa Pura tidak mengharapkan dana dari APBN saja.

             “Sebaiknya memikirkan bagaimana mendapatkan investor untuk menanamkan modal dalam perluasan Bandara Sultan Thaha”, katanya.

             Sedangkan Riswan Tony anggota Komisi V dari F-PG menyarankan pihak Angkasa Pura untuk melakukan audit terhadap kepemilikan aset-aset.

             “Bagaimanapun status lahan  merupakan satu kesatuan, dimana  sebagian milik angkasa pura dan sebagian lain milik angkatan udara. Oleh karenanya angkasa pura harus melakukan audit terhadap masalah ini”, tegasnya.

             Etha Bulo, anggota Komisi V DPR dari F-PD meminta pihak Angkasa Pura agar lebih memperhatikan masalah keselamatan penerbangan terkait dengan banyaknya kabut asap yang beberapa waktu lalu menyelimuti beberapa daerah di Sumatera.

BANDARA SULTAN THAHA JAMBI MASIH MERUGI

            Dalam kesempatan yang sama, Nusyirwan menanyakan bagaimana posisi keuangan Bandara Sultan Thaha Jambi saat ini.

            Dijawab oleh Basuki, bahwa walaupun sudah 2 (dua) tahun dikelola oleh PT. Angkasa Pura II, Bandara Sultan Thaha Jambi masih belum menghasilkan keuntungan.

              Menurut  Basuki, bahwa salah satu faktor yang menyebabkan bandara belum bisa menghasilkan keuntungan adalah passenger charge atau boarding pass di bandara sultan thaha hanya Rp 8.000,- setelah dipotong PPn tinggal Rp 3.500,- yang masuk ke Angkasa Pura.

            “Sementara di bandara lain sudah mencapai Rp 15.000,-. Namun sekarang sedang dikaji dan dalam penyesuaian tarif” terangnya.

Basuki menyatakan, meskipun  belum mengalami keuntungan, Angkasa Pura tetap berkomitmen untuk  meningkatkan perekonomian Jambi.

Menanggapi penjelasan di atas, Nusyirwan Anggota Komisi V dari F-PDIP  menyatakan, bahwa mengelola bandara memang tidak mudah. Apalagi Bandara Sultan Thaha  Jambi ini masih dalam tahap transisi dari UPT Penerbangan ke PT Angkasa Pura II.

“Kita juga melihat bandara lainnya masih ada yang belum menghasilkan keuntungan”, jelasnya.

Oleh sebab itu menurut Nusyirwan, program pengembangan Bandara Sultan Thaha harus disesuaikan dengan kondisi pendapatan saat ini. 

 Anggota Komisi V dari F-PDIP Sudjadi menyarankan agar manajemen PT Angkasa Pura II menghitung nilai investasi dan keuntungannya. Karena jika tidak menghasilkan keuntungan akan merugikan PT Angkasa Pura sendiri dan pemerintah.

Sedangkan Riswan Tony Anggota Komisi V DPR dari F-PG, meminta PT Angkasa Pura II tidak berpura-pura jika memang belum bisa menghasilkan keuntungan.

Menurutnya dalam penghitungan bisnis dengan pemerintah, terkadang pihak rekanan di luar pemerintah selalu berpura-pura tidak untung.

“Jangan-jangan nanti jika dikatakan untung, takut pengelolaannya diambil alih oleh Pemerintah Provinsi Jambi”, terang Riswan. (sc)