Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Ermalena menyayangkan sikap pemerintah daerah (pemda) yang belum memahami fungsi strategis dari keberadaan balai latihan kerja (BLK). Akibatnya banyak fasilitas tersebut terbengkalai dan kurang terawat.

“Padahal, BLK merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan pasar,” katanya saat memimpin kunjungan kerja di Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Semarang, Jawa Tengah, Kamis (9/7).

Menurutnya, jumlah lapangan kerja di negeri ini cukup besar, namun karena kompetensi yang dibutuhkan pasar tidak sesuai dengan tenaga kerja yang tersedia, maka terkesan cukup banyak pengangguran.

Ia mengatakan, di sinilah peran penting BLK yang tidak hanya meningkatkan kompetensi calon tenaga kerja, namun juga bisa menghasilkan calon wiraswasta yang justru mampu menciptakan lapangan kerja.

Menurutnya, harus ada revitalisasi dan reformasi terhadap seluruh BLK di seluruh UPTP dan UPTD BLK di Indonesia. Agar kendala yang dihadapi dalam pengembangan BLK semakin baik. Selama ini permasalahan yang sering dihadapi BLK diantaranya penyerapan anggaran belum makaimal, jumlah peserta yang semakin menurun, dan penyaluran tenaga kerja yang belum jelas.

Ia mencontohkan, terdapat BLK dengan peralatan yang sudah cukup memadai, namun jumlah peserta pelatihan masih sangat minim. Hal tersebut terjadi akibat tingginya biaya pelatihan yang harus disediakan, seperti honor instruktur serta kurikulum yang harus disiapkan.

Untuk mengatasi keterbatasan dana, lanjut dia, BLK serta pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan inovasi dan kreativitasnya. “BLK dapat diubah menjadi suatu badan layanan umum (BLU) dan dikerjasamakan dengan industri yang membutuhkan sumber daya manusia,” katanya. (andri) Foto: Andri/parle/od