Komisi I DPR RI menerima aspirasi sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang telah bekerja memberikan bantuan kepada etnis Rohingya, kelompok masyarakat dari Myanmar terutama yang berada di pengungsian. Mereka menyampaikan sejumlah masukan sekaligus melaporkan akan mengadakan konferensi internasional LSM tentang Rohingya.

"Iya kita menerima dan mendengar sejumlah masukan, bahan yang kita terima akan kita pelajari. Ada sejumlah permasalahan yang tadi disampaikan, nanti kita akan konfirmasi dengan pemerintah kalau perlu kita panggil menteri luar negeri," kata Wakil Ketua Komisi I Asril Hamzah Tanjung usai rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/8/15).

Terkait permasalahan pengungsi politisi Fraksi Partai Gerindra ini mengakui regulasi yang mengatur hal ini belum memadai. Ia menyambut baik rencana pemerintah yang akan mengeluarkan Peraturan Presiden untuk melengkapi regulasi yang sudah ada.

Bicara pada kesempatan yang sama anggota Komisi I dari Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf menyampaikan masukan agar LSM Indonesia dapat bekerja efektif, termasuk menarik perhatian dunia internasional. Ia menyarankan agar dalam bertugas memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi.

"Banyak permasalahan terkait Rohingya tapi sebaiknya yang diangkat adalah isu kemanusiaan, perempuan dan anak-anak, ini cepat disoroti publik internasional. Jadi strateginya kita ikuti cara berfikir mereka," tutur dia. Ia berjanji sejumlah data yang disampaikan akan diteruskannya dalam pertemuan parlemen dunia - Inter Parliamentary Union (IPU) dalam waktu dekat.

Sementara itu juru bicara LSM, Syuhelmaidi Syukur dari KNSR (Komite Nasional untuk Solidaritas Rohingya) menjelaskan kerja sama diantara komponen masyarakat di tanah air dalam membantu Rohingya sudah cukup baik. Kerja sama itu ingin diperluas dengan membentuk komite internasional sekaligus menyiapkan agenda konferensi untuk Rohingya.

Sejauh ini menurutnya sejumlah LSM dan mitra kerja dari beberapa negara diantaranya Jepang, Inggris, Pakistan dan Turki sudah menyampaikan dukungannya. Ia berharap rencana ini juga mendapat dukungan dari pemerintah dan juga DPR.

"Kita siap menjadi tuan rumah, rencananya di Aceh. Kita membangun akses dengan pemerintah, dukungan dalam bentuk kebijakan. Kita ingin memperlihatkan kepada masyarakat dan dunia kita mampu mengelola pengungsi, namun kita perlu menyadari masih banyak saudara dari para pengunsi di  kampung halamannya yang perlu dibantu," pungkas dia. (iky) foto: andri/parle/hr