Komisi V DPR mengkritisi Kementerian PUPR yang kerap melakukan pekerjaan yang tidak perlu guna mengejar serapan anggaran di Kementeriannya.

"Sewaktu saya mudik ke Jawa Tengah. Saya berangkat itu jalannya mulus bisa buat ngebut. Tapi waktu saya pulang, ada pekerjaan pembetonan. Buat apa jalan mulus dibeton lagi. Jangan karena hanya mengejar serapan anggaran, pekerjaan yang tidak perlu malah dilakukan,"jelas Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKB Muhammad Toha saat Raker dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, di Gedung DPR, Rabu, (2/9).

Dia menegaskan, daripada melakukan pekerjaan yang tidak perlu, lebih baik dana tersebut dialokasikan untuk melakukan pekerjaan infrastruktur lain yang lebih penting.

"Seperti Pantura itu kalau tidak perlu ada pekerjaan ya nggak perlu diada-adakan, jangan dibuat-buat. Lebih baik perbaiki jalan lintas selatan itu yang jalannya masih rusak-rusak. Atau untuk jalan perbatasan di luar Pulau Jawa. Itu akan lebih berguna,"tegasnya.

Berdasarkan data yang diperoleh, hingga 2 September Kementerian telah berhasil merealisasikan serapan anggaran sebesar 32,74% atau Rp 38,9 triliun, setara dengan 35,62%.

Berikut rinciannya, Ditjen Bina Marga Rp 19,6 triliun, Ditjen Sumber Daya Air Rp 11,2 triliun, Ditjen Cipta Karya Rp 6,2 triliun, dan Ditjen Penyediaan Perumahan Rp 1,05 triliun. (Sugeng), foto : riska arinindya/parle/hr.