Pada Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2008-2009 Komisi II DPR RI akan melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 12 sampai dengan 14 Januari 2009.

Tim Kunker Komisi II DPR RI ke Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari 15 orang anggota, dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Ida Fauziyah (F-KB) didampingi sejumlah anggota lintas fraksi, yaitu Mustokoweni Murdi (F-PG), Sulaeman Effendi (F-PG), Abdul Nurhaman (F-PG), N. Nehen (F-PG), Tumbu Saraswati (F-PDIP), Eddy Mihati (F-PDIP), Suparlan (F-PDIP), Romzi Nihan (F-PPP), Hadimulyo (F-PPP), Ignatius Mulyono (F-PD), Barnstein Samuel Tundan (F-PD), HM. Khaidir M. Wafa (F-KB), Agus Purnomo          (F-PKS) dan Ryaas Rasyid (F-BPD).

Tim Kunker pada hari pertama di Banjarmasin akan mengadakan pertemuan dengan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan beserta jajarannya membahas tentang permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Penyelesaian Penanganan Tenaga Honorer dan Masalah Kepegawaian Daerah.

Dalam rangkaian agenda Kunker, Tim Komisi II DPR RI juga ingin mendapatkan masukan-masukan dari Bupati, DPRD, BKD, BPN Kabupaten Banjar terkait dengan masalah Penyelenggaraan Pemerintahaan Daerah, Arsip Daerah, Kepegawaian dan Pertanahan.

Komisi II DPR RI yang membidangi Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara, Agraria dan Komisi Pemilihan Umum, juga ingin mengetahui lebih jauh lagi mengenai persiapan Pemilu 2009 dan Penyelenggaraan Pilkada.   

Selama di Kalimantan Selatan, Tim Kunker Komisi II DPR RI juga akan melakukan peninjauan ke Proyek PNPM Mandiri dan Pelayanan Publik di Kabupaten Banjar.

Maksud dan tujuan Kunker Komisi II DPR RI ke Provinsi Kalimantan Selatan  adalah ingin mendapatkan masukkan-masukkan dan aspirasi yang berkembang dari pemerintah dan masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan. Masukkan-masukkan tersebut akan ditindaklanjuti dalam Rapat-rapat Kerja antara Komisi II DPR RI dengan Presiden yang diwakili oleh Menteri-menteri terkait untuk mencari solusi yang terbaik, khususnya di bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara, Agraria dan Komisi Pemilihan Umum.(iw)