Pemilihan Dirut Pertamina Banyak Intervensi

10-02-2009 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR Effendi Simbolon (F-PDIP) menilai pemilihan Direktur Utama (Dirut) PT. Pertamina Karen Agustiawan dan Omar S. Anwar banyak intervensi pemerintah dan berbau kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Hal tersebut ditegaskan Effendi dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VII DPR dengan PT. Pertamina yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VII DPR Sonny Keraf (F-PDIP) di DPR, Selasa (10/2). "Intervensi itu bisa memicu kecemburuan orang-orang yang meniti karier dari bawah," tegas Effendi. Apalagi, lanjut Effendi, Karen dan Omar bukan orang asli Pertamina sehingga diragukan bisa membawa Pertamina ke arah kemajuan. "Kalian ini tidak memiliki gen Pertamina," tandas dia. Effendi menambahkan, karier Karen di perusahaan minyak dan gas pelat merah tersebut terlalu cepat. Hal ini, menurutnya adalah karena kedua tokoh ini merupakan wajah yang sangat baru dalam Pertamina. Untuk itu, dia mengatakan Karen maupun Omar bukanlah merupakan orang yang tepat untuk menduduki posisi tersebut. Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional Tjatur Sapto Eddi meminta bukti enam program yang didengungkan Karen saat terpilih menjadi Dirut Pertamina. Menurutnya, enam program yang didengungkan Karen saat terpilih menjadi Dirut Pertamina merupakan program yang sudah pernah disampaikan pejabat-pejabat sebelumnya. "Saya minta bukti bahwa enam program prioritas itu dapat terlaksana dengan baik," kata Tjatur. Tjatur menilai visi dan misi kedua pemimpin tersebut belum jelas. Seharusnya, kata dia, sebagai perusahaan yang tengah mengejar menuju World Class Company seharusnya perseroan memiliki komitmen untuk menjadi lead operator di blok-blok strategis, disamping itu Pertamina juga harus memiliki rencana pengembangan lapangan laut dalam. Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan dan Wakil Direktur Utama Omar S Anwar menjadi bulan-bulanan anggota dewan dari Komisi VII. Karier Karen dinilai terlalu cepat, sehingga menimbulkan tanda tanya.(ol)
BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...