Komisi I DPR RI memantapkan komitmen untuk mendukung upaya mengedepankan industri pertahanan dalam negeri dalam pengadaan alutsista bagi TNI. Hal itu dipertegas dalam rapat kerja perdana dengan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dengan bahasan utama RAPBN 2016.

"Terkait pengadaan alutsista kita menghasilkan satu kesimpulan mengutamakan produk industri pertahanan dalam negeri, itu komitmen kita," kata anggota Komisi I Supiadin Aries Saputra disela-sela rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (7/9/15).

Wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Barat XI ini menambahkan kemampuan industri dalam negeri untuk memproduksi senjata ringan dan amunisi sampai kaliber 12,7 sudah tidak perlu diragukan. Dalam kejuaran menembak internasional, prajurit TNI berhasil mengalah prajurit dari negara lain dengan senjata produksi dalam negeri.

"Untuk alutsista dengan teknologi tertentu yang belum bisa kita produksi barulah kita melirik produk impor misalnya jet tempur. Kita sedang proses negosiasi untuk pengadaan pesawat Sukhoi 35, salah satu pesawat tercanggih di dunia," tekan politisi dari Fraksi Partai Nasdem ini.

Sebelumnya Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq menyebut terkait anggaran TNI salah satu yang perlu dicermati adalah pagu anggaran yang turun sampai dengan Rp7 triliun. "Anggaran TNI dan Kementerian Pertahanan memang belum ideal tapi setiap tahun selalu meningkat. Tahun 2016 kok justru turun, ini jadi perhatian kita," kata dia.

Dalam RAPBN 2016 tercatat anggaran untuk Kementerian Pertahanan adalah Rp95,91 triliun. Rapat kerja Komisi I dengan Panglima TNI yang didampingi KSAL Laksamana Ade Supandi, KSAD Letjen Mulyono dan KSAU Marsekal Agus Supriatna serta jajarannya berlangsung tertutup. (iky)