Ribuan guru honorer yang mengenakan batik PGRI dari seluruh daerah di Indonesia melakukan aksi unjuk rasa di depan gerbang DPR/MPR, Selasa (14/09/2015). Mereka menuntut diangkat statusnya sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Selain dari Jabodetabek, tampak guru-guru dari Banten, Magelang, Garut, Sidoarjo, Sumedang, Grobogan dan beberapa daerah lainnya.

Anggota Komisi II dari Fraksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan, menyempatkan diri menemui para guru honorer yang melakukan aksi. Dalam orasinya di depan ribuan guru honorer, Arteria sampaikan bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi harus bertanggung jawab terhadap nasib para guru honorer tersebut.

"Kementerian PAN RB harus bertanggung jawab terhadap nasib ribuan guru honorer ini. Kalau tidak bertanggung jawab, Komisi II akan menahan pembahasan anggaran KemenPAN RB. MenPAN-RB harus mencari solusi terbaik yaitu dengan pengangkatan status guru honorer menjadi PNS," ungkap Arteria. Orasi Arteria dahlan tersebut disambut tepuk tangan meriah oleh para guru honorer tersebut.

“Dari total formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang berjumlah 27.000 itu dapat disisihkan sebagian bagi guru honorer yang telah berdedikasi puluhan tahun. "Menpan harus tahu terhadap masalah ini. Biar tahu rasanya bagaimana seperti guru honorer yang nggak punya honor," terangnya.

Selama ini, guru honorer yang telah mengajar puluhan tahun hanya diberi upah dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang cair setiap 3 bulan sekali. Hal ini tentu sangat menyusahkan para guru honorer ditengah-tengah pertumbuhan ekonomi yang melambat dan harga sembako yang tinggi.

Dalam aksi protesnya, guru honorer menuntut ditingkatkannya kesejahteraan tenaga honorer melalui program Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) baik di provinsi maupun kabupaten dan kota. (skr,mp)/foto:rizka/parle/iw.