Pasar Tradisional Perlu Kembali Digalakkan

29-09-2015 / KOMISI VI

Pasar tradisional begitu penting sebagai sentrum aktivitas ekonomi rakyat. Pasar tradisonal juga bisa menjadi cermin daya beli masyarakat kecil. Untuk itu, keberadaannya perlu digalakkan secara masif. Revitalisasi pasar tradisional menjadi keniscayaan untuk segera dilakukan.

Demikian disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI Endang Srikarti Handayani (dapil Jateng V) di hadapan rapat kerja dengan Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Senin malam (28/9). “Keberadaan pasar tradisional saat ini semakin tertekan. Ini akibat menjamurnya pasar-pasar modern. Sawah menjadi mal dan itu sangat memprihatinkan.”

Menjamurnya pasar modern perlu dikendalikan, karena telah mematikan geliat ekonomi kerakyatan. Menurut Endang, Kemendag perlu memberi prioritas anggaran untuk pembangunan dan revitalisasi pasar tradisional di daerah. Dia mendukung program revitalisasi pasar tradisional tersebut, hanya saja yang perlu penjelasan, bagaimana Kemendeg secara teknis merevitaliasasi ribuan pasar di dareah selama ini.

“Pembangunan pasar-pasar modern perlu dikendalikan. Pasar modern tidak penting di daerah saya,” tandas politisi Partai Golkar ini. Pada bagian lain Endang juga menyoroti soal masih maraknya produk barang tanpa label di pasar-pasar tradisional. Produk-produk impor dari Tiongkok yang masuk ke pasar tradisional terutama dalam bentuk mainan anak, sangat mengkhawatirkan keselamatan anak-anak.

Endang mengaku senang bila Mendag mulai menggiatkan sidak ke pasar-pasar tradisional untuk mencermati harga komoditas dan melihat sendiri produk-produk yang tanpa label itu. “Ketika saya melakukan sidak ke pasar tradisional, terlihat masih banyak produk tanpa label dan yang daluwarsanya tidak dicantumkan. Banyak barang impor masuk ke pasar tradisonal Indonesia, terutama dari Tiongkok. Produknya banyak yang membahayakan anak-anak. Saya mau kok diajak sidak ke pasar tradisional, supaya bisa sama-sama melihat dari dekat ekonomi rakyat. (mh)/foto:andri/parle/iw.

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...