Komisi IV DPR RI Menerima aspirasi dari organisasi kemasyarakatan yang tergabung dalam Forum Penyelamat Negara (FPN) dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Forum ini menegaskan, pihaknya menentang serta menolak rencana Pemerintah untuk mengubah kebijakan pemasukan karkas, daging dan jeroan dari luar negeri. Aspirasi ini disampaikan Forum Penyelamat Negara saat audiensi dengan Komisi IV DPR yang dipimpin Wakil Ketua Suswono dari Fraksi PKS bersama Mindo Sianipar dari Fraksi PDIP di Gedung Nusantara, Selasa (10/2) “Kebijakan yang diambil Pemerintah untuk mengubah ketentuan pemasukan hewan dan produk hewan ruminansia dari standar negara bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku (country base) ke zona bebas PMK. Ini berarti Pemerintah melonggarkan persyaratan dari pendekatan maximum security atas PMK,” kata Koordinator FPN Teguh Boediayana Ia menegaskan, Forum Penyelamat tidak menentang keputusan politik Pemerintah masuk dalam pasar bebas menjadi anggota WTO, namun yang ditentang adalah kebijakan Pemerintah melonggarkan syarat pemasukan dan pengawasan peredaran karkas, daging dan jeroan dari Luar Negeri, dari country base ke zona base terhadap PMK tanpa persiapan pengamanan yang matang. Penolakan ini dilakukan kata Teguh, karena penyakit mulut dan kuku tersebut merupakan penyakit hewan menular yang sangat berbahaya dengan daya penularan cepat dan tinggi serta menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar. Perubahan kebijakan itu, lanjutnya beresiko tinggi, menciptakan kemungkinan terjadinya wabah PMK di Indonesia serta mengancam kelestarian aset hayati nasional, seperti sapi, kerbau, domba dan kambing. Mangku Sitepu dari Indonesia Veterinary Watch mengatakan penularan PMK dapat melalui kontak langsung ataupun bahan yang tercemar seperti tanah, air, juga udara. “Penularan melalui udara dapat menjangkau hingga 250 kilometer,” terangnya. Karenanya, mereka berharap Komisi IV dapat merespon serta memberikan pembelaan terhadap aspirasi tersebut. “Kami inginkan adalah keberpihakan kepada para pemangku kepentingan di dunia peternakan sapi, kerbau, domba, kambing yang menyangkut jutaan petani kecil,” katanya Menanggapi penolakan Forum Penyelamat Negara (FPN) dari Penyakit Mulut dan Kuku ini, Wakil Ketua Komisi IV Suswono mengatakan DPR akan melakukan pendalaman lebih lanjut. Komisi sepakat menganggap bahwa hal ini merupakan masalah serius serta akan menjadi perioritas. Kepada FPN, Ia berjanji akan mempertemukannya dengan pemerintah. “Pemerintah harus mempertimbangkan masukan dari masyarakat ini. Aspirasi mereka harus jadi masukan bagi pemerintah agar tidak gegabah melakukan impor daging,” kata Suswono Dirinya juga meminta Menteri Pertanian tidak menandatangani perubahan kebijakan tersebut sebelum ada kesepakatan lebih lanjut. Terlebih jika pemerintah akan melakukan impor daging dari zona yang belum bebas dari penyakit mulut dan kuku. Pada rapat kerja dengan Menteri Pertanian (sehari sebelumnya), Sujud Sirajuddin dari Fraksi PAN mengaku prihatin atas kondisi karantina di daerah. Begitu juga dengan kondisi rumah potong hewan. “Kondisi rumah potong itu persis gudang,” katanya Selain kondisinya yang memprihatinkan, harga daging di Indonesia juga terlalu mahal. Karena itu, Sujud setuju atas langkah Pemerintah yang akan membuka kran impor. Hanya saja, perlu diskusi untuk menetapkan negara-negara pengimpornya. “Yang penting halal dan berkualitas. Karena kita sendiri masih belum mampu memenuhi kebutuhan daging ini,” katanya Forum penyelamat Negara dari PMK tersebut terdiri dari gabungan beberapa elemen, diantaranya Ikatan Sarjana Peternakan, Perhimpunan Dokter Hewan, Indonesia Veterinary, Himpunan Kerukunan Tani, Kontak Tani Nasional Andalan, Himpunan Peternak Domba dan Kambing, Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau, Asosiasi Pengusaha Daging Impor, Asosiasi Produsen Daging serta Gabungan Koperasi Susu. (sw)