Komisi VI Soroti Kerja ITPC

19-10-2015 / KOMISI VI

Kerja Indonesian Trade Promotion Centre (ITPC) di luar negeri jadi sorotan Komisi VI DPR RI. Dari hasil tinjauan Komisi VI ke beberapa negara, ternyata kantor ITPC kerap tak ada. Ini membuat kampanye perdagangan Indonesia juga terbengkalai.

 

Dalam rapat kerja dengan Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Senin (19/10), hampir semua anggota Komisi VI yang hadir mempertanyakan eksistensi ITPC, terutama di Eropa yang ternyata kinerjanya tak maksimal. Dalam kunjungan kerja terakhir ke Jerman, Komisi VI DPR tak menemukan kantor ITPC. Ini sangat mengecewakan Komisi VI yang saat itu berkunjung. Padahal anggaran promosi dagang cukup besar.

 

“ITPC di Hamburg sangat mengecewakan, karena tidak ada kontornya. Begitu juga di Milan,” ungkap Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz (F-PKB). Anggota Komisi VI lainnya Melani Suharli menyatakan, ITPC di luar negeri sangat minim. Bagaimana Indonesia mau mensurvei produk-produk yang disukai di luar negeri, bila ITPC tidak bekerja optimal. Mestinya, Kemendag bisa menyewa lembaga survei untuk melihat produk komoditas yang disukai di suatu negara.

 

Hal yang sama dikemukakan pula oleh Sartono Hutomo (F-PD). ITPC masih lemah dalam mempromosikan produk-produk Indonesia ke pasar global. Survei komoditi Indonesia untuk pasar global belum banyak dilakukan. Kopi, misalnya, tidak semua negara di Eropa menyukai satu jenis kopi. Jadi hasil survei itu bisa menentukan jenis kopi apa yang disukai di suatu negara. Ini penting, agar Indonesia tetap memimpin pasar kopi yang kini sudah direbut Vietnam. (mh)/foto:andri/parle/iw. 

 

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...