Panitia Kerja — Panja BPJS yang dibentuk oleh Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja memantau langsung kinerja BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) di Provinsi Sumatera Barat. Tim kunker ingin berdialog dan menghimpun data dari segenap stake holder yang terkait program jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia yang mulai beroperasi 1 Januari 2014 ini.

 

“BPJS Kesehatan sudah berjalan lebih dari satu tahun namun pelaksanaan program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) masih jauh dari harapan. Panja tidak ingin menerima atau mendengar laporan di ruang sidang saja, itulah sebabnya kita langsung ke lapangan bertanya, mendengar dari semua pihak terkait,” kata Ketua Tim Kunker Suir Syam saat pertemuan di Padang, Sumbar, Rabu (21/10/15).

 

Politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini menyebut sejumlah persoalan masih mengemuka diantaranya pemahaman dari penyedia pelayanan tentang sistem INA-CBGs dan perapannya, masalah pembayaran kapitasi ke penyedia pelayanan kesehatan dan perkembangan cakupan kepersetaan baik yang mandiri maupun penerima bantuan iuran dari pemerintah atau PBI.

 

“Kunjungan ini sesuai dengan fungsi pengawasan dewan sebagaimana Tata Tertib pasal 59 ayat 3. Seluruh masukan yang berhasil dihimpun akan menjadi masukan bagi Panja BPJS Kesehatan Komisi IX DPR dalam mengevaluasi pelaksanaan JKN selama ini,”  tekan legislator yang juga dokter ini.

 

Turut dalam kunker ini anggota panja diantaranya Alex Indra Lukman (FPDIP), Hang Ali Saputra Syahpahan (FPAN), Adang Sudrajat (FPKS), Muhammad Iqbal (FPPP) dan Djoni Rolindrawan (FP Hanura).

 

Tim Kunker diterima oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar Ali Asmar yang didampingi Kepala BPJS Kesehatan Divisi Regional II, Kepala Dinas Kesehatan Prov. Sumbar dan sejumlah pimpinan rumah sakit baik negeri maupun swasta serta perwakilan kepala puskesmas di provinsi yang dikenal dengan sebutan Ranah Minang ini.

 

Kadis Kesehatan Prov. Sumbar Rosnini Savitri memaparkan tingginya tingkat kunjungan rawat jalan ke RS swasta sehingga menimbulkan daftar antrian yang panjang. Ia juga menyebut masih terbatasnya dokter spesialis sehingga pelayan terutama di RSUP M. Djamil tidak optimal dan upaya naik kelas menjadi RS Kelas A menjadi terhambat. (iky), foto : ibnur khalid/parle/hr.