Panitia Kerja (Panja) PNBP dan USO yang dibentuk Komisi I DPR mengadakan RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) dengan Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel). Pertemuan menyoroti seputar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan dana yang dihimpun melalui program USO (Universal Service Obligation) yang nilainya mencapai Rp8 triliun.

"Panja akan menyampaikan dalam rapat internal Komisi I agar dilakukan audit terhadap BP3TI untuk tujuan tertentu terhadap penggunaan dana USO," kata Wakil Ketua Komisi I Tantowi Yahya yang memimpin jalannya sidang di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/10/15).

BP3TI (Badan Penyelia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika) adalah pihak yang ditugaskan Kemenkominfo untuk mengelola proyek Penyedia Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan Mobil Plik (MPLIK) yang anggarannya diambil dari dana USO.

Sementara dana USO diambil dari pendapatan usaha sejumlah operator telekomunikasi yang besarannya mencapai 1,25% dan sudah berlangsung sejak tahun 2006. Anggota panja dari Fraksi PDIP Effendi Simbolon menekankan pentingnya audit ini dan harus dilakukan walaupun tidak didukung oleh Mastel.

"Kalau pelaksanaannya fair tidak perlu takut diaudit, jadi panja nanti dapat mengusulkan agar BPK melakukan audit dengan tujuan tertentu. Mastel setuju atau tidak, audit ini harus dijalankan," tekan dia.

Sementara itu Ketua Umum Mastel Kristiono mengatakan pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk mendukung atau menolak audit. Namun atas dasar transparansi dan pertanggungjawaban, organisasi yang didukung oleh seluruh pelaku usaha bidang telekomunikasi dan multi media ini menurutnya akan mendorong upaya ini.

Catatan lain yang mengemuka dalam RDPU adalah meminta pemerintah untuk mengatur penggunaan dana USO dalam Peraturan Pemerintah (PP) bukan seperti selama ini yaitu Peraturan Menteri (Permen). Panja juga memandang perlu untuk melakukan revisi UU no.36/1999 karena sejumlah aturan terkait isu ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi terkini. (iky) foto:odji/parle/hr