Komisi V DPR RI menilai pembangunan Bandara Internasional Kulon Progo Yogyakarta sudah sangat mendesak sehingga harus diberi  prioritas. Pasalnya kapasitas bandara Adisucipto sudah tidak memadai, semula dirancang untuk menampung 1,2 juta penumpang tapi tahun 2014 lalu sudah mencapai 6,2 juta.

Selain itu, Bandara Adisucipto tidak bisa dikembangkan lagi karena keterbatasan lahan dan kendala alam berupa gunung dan sungai. "Karena sudah merupakan prioritas maka Pemda dan masyarakat Kulon Progo harus mendukung. Ini perlu disosialisasikan sehingga mendapat dukungan segenap masyarat dan bisa selesai tepat waktu," kata Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin M.Said di sela-sela kunjungan kerja ke Yogyakarta, Senin (2/11).

Sebelumnya, Tim Komisi V menggelar pertemuan dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan HB X dan jajaran serta Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo. Dilanjutkan dengan meninjau lokasi calon bandara pantai Congot dan pantai Glagah. 

Menurut Gubernur DIY, Bandara Kulon Progo perlu lahan seluas 645,73 ha mencakup lima desa yakni Jangkaran, Glagah, Sindutan, Palihan dan Kebonrejo. Lahan ini dihuni oleh 2.539 warga dan sebanyak 43 warga melakukan gugatan ke PTUN dikabulkan namun di tingkat kasasi kalah dimenangkan Pemda.

Selanjutnya dengan dasar keputusan tersebut tanggal 28 Oktober lalu PT Angkasa Pura II menyerahkan pengadaan tanah kepada BPN dan tanggal 10 November akan dimulai sosialisasi dan pengukuran tanah.

BPN mentargetkan pada awal Juni sudah dilakukan pembayaran dan akhir 2016 ganti rugi selesai. ditargetkan proyek pembangunan bandara yang menelan biaya Rp 8,1 Triliun ini selesai Tahun 2020 dan 2021 bisa beroperasi.

Ketua Tim Kunker Muhidin M. Said mengatakan,  bila bandara baru ini selesai maka dampak dari pembangunan bandara baru sangat besar. Selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga meningkatkan posisi dari agak tertinggal menjadi lebih sejahtera.(mp) Foto: Iwan/parle/hr.