Panitia Kerja (Panja) Keselamatan, Keamanan, dan Kualitas Penerbangan Nasional Komisi V DPR menyampaikan sejumlah hasil rekomendasi dari hasil kerja Panja kepada pemerintah dan mendesak Pemerintah melaksanakan seluruh rekomendasi yang sudah Panja sampaikan.

Didalam rapat kerja Komisi V DPR dengan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Kepala Basarnas, BMKG, Angkasa Pura I dan II, serta jajaran Direksi Maskapai Penerbangan Nasional, Senin (30/11) tersebut, Ketua Komisi V DPR Fary Djemy Francis menyampaikan beberapa rekomendasi terkait hasil kerja Panja Keselamatan Penerbangan, diantaranya, Komisi V DPR mendesak pemerintah melaksanakan seluruh peraturan tentang penerbangan.

Pada kesempatan tersebut, Fary juga mengatakan bahwa pihaknya mendesak pemerintah untuk benar-benar menegakkan hukum terkait pelanggaran-pelanggaran yang diduga terjadi pada dunia penerbangan di republik tercinta ini. “Komisi V juga mendesak pemerintah melakukan penegakkan hukum kepada pemerintah dan pelaku penyedia jasa penerbangan,” jelasnyanya.

Selanjutnya, rekomendasi Panja mendesak agar seluruh operator penerbangan taat dalam memberikan pelatihan kepada awak pesawat baik secara rutin. “Operator didesak melakukan program training pilot yang berkualitas dan berkompetensi. Pemerintah kami desak untuk memeriksa kesehatan crew penerbangan. Operator juga kita desak untuk melakukan pendidikan cross culture bagi pilot asing,” ujarnya.

Sementara itu, dihadapan wartawan, usai raker, Fary berkesempatan menjelaskan, bahwa Panja ini telah bekerja selama sepuluh bulan, dan dalam rekomendasi tersebut Panja memberikan beberapa poin penting baik bagi pemerintah, dalam hal ini Kemenhub melalui Dirjen Perhubungan Udara, ke navigasian, BMKG, Basarnas dan rekomendasi kepada operator maskapai penerbangan.

“Paling tidak, secara singkat kami dari Panja menginginkan, dengan adanya rambu-rambu yang sudah kita berikan dalam rekomendasi ini, kami juga meminta untuk melakukan audit terhadap bandara-bandara temasuk sertifikasi yang dijalankan disesuaikan dengan amanat UU Penerbangan, yang bisa dilaksanakan oleh semua komponen yang terlibat dalam pelayanan penerbangan kita,”terangnya.  

Ia menambahkan, jika semua rekomendasi ini bisa dilaksanakan oleh semua komponen yang terlibat, dan sepakat, maka satu bulan kemudian bisa dilakukan rapat dengar pendapat dengan Dirjen Perhubungan Udara dengan semua stakeholder.

“Rapat nanti akan dilihat, rekomendasi yang telah kita berikan mana yang sudah dilaksanakan, mana yang sedang dilaksanakan dan mana yang belum untuk kita kawal,”kata Fary.

Lalu, lanjut Fary, nantinya Panja akan meminta roadmap yang berkaitan dengan perbaikan dalam rangka keselamatan, keamanan penerbangan yang akan dikawal juga.

Dalam poin lain yang disampaikan lainnya, ujar Fary, Panja juga meminta kepada semua komponen baik dari Kemenhub, BMKG, Basarnas, Angkasa Pura, dan maskapai penerbangan, untuk bersungguh-sungguh dalam rangka memperbaiki pelayanan.

“Kita semua harus bekerja sama untuk melibatkan stake holder dalam pengambilan keputusan, karena semua milik kita bersama dalam rangka perbaikan penerbangan kita,”tegasnya.

Menanggapi rekomendasi tersebut, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengapresiasi rekomendasi yang sudah dihasilkan dan dikerjakan oleh Panja Keselamatan, Keamanan, dan Kualitas Penerbangan Nasional Komisi V DPR.

“Nanti kita akan membuat roadmapnya, sebagian (rekomendasi-red) sudah dilaksanakan dan sebagian lagi sedang dikerjakan, dan yang belum akan kita follow up,”kata Jonan.

Ia berharap, bahwa tentunya ini semua meminta kerja sama dari semua stakeholder, termasuk operator penerbangan Bandar udara, navigasi udara, dan juga masyarakat secara luas.

“Pada prinsipnya, ini semua sesuai dengan amanah UU No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, kita akan laksanakan dengan sepenuh-penuhnya,”tegas Jonan mengakhiri.(nt), foto : riska arinindya/parle/hr.