Ketua DPR Harapkan Kasus Century Tuntas
Ketua DPR Marzuki Alie mengharapkan pembahasan kasus Bank Century bisa segera tuntas. Sebab, dirinya menilai kasus tersebut telah menyita banyak waktu dan menghabiskan energi baik DPR maupun Pemerintahan.
"Karenanya saya berharap mudah-mudahan kasus Bank Century ini cepat selesai. Pembahasannya telah membuat kita semua juga pemerintah serta rakyat habis waktu dan energi," kata Marzuki saat menerima Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR di ruang kerjanya di Gedung Nusantara III, Selasa (19/01).
Seharusnya lanjut Marzuki, banyak hal yang semestinya bisa dilakukan dan diberitakan oleh media selain permasalahan Century.
Dampak dari pembahasan tersebut, kata dia, program 100 hari pemerintahan tidak terdengar gaungnya karena tertutup kasus Century. Begitupun yang terjadi di DPR, semua perhatian tertuju pada skandal ini.
Ketua DPR Marzuki Alie mengeluhkan pemberitaan Pansus Century yang dinilainya berlebihan lantaran disiarkan secara langsung dari pagi hingga malam. Marzuki meminta media memberikan porsi pemberitaan juga untuk kerja DPR lainnya.
Dengan adanya Pansus Hak Angket Century, kerja-kerja Komisi tidak terdengar sama sekali.. "Dari hari ke hari yang terdengar hanya Pansus Century, seolah-olah DPR ini kerjanya cuma Pansus," tegas mantan Sekjen Partai Demokrat ini.
"Jangan media hanya melihat Century terus, seolah-olah DPR yang lain tidak bekerja. Ada 560 anggota, kenapa hanya pansus yang diberitakan terus pagi sampai malam," keluh Marzuki
Untuk itu, dirinya meminta kepada media agar memberikan porsi yang berimbang terhadap kinerja DPR yang lainnya. "Kalau bisa jangan hanya Pansus terus yang diberitakan, tapi berikan juga perhatian terhadap kerja Komisi dan alat kelengkapan DPR," harapnya
Marzuki menerangkan, DPR juga banyak melakukan hal-hal lain yang justru peranannya jauh lebih besar. "DPR bersama-sama pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat," terangnya.
Di tempat yang sama, anggota Pansus Eva Kusuma Sundari (Fraksi PDI Perjuangan) juga mengkritik media yang tidak memberitakan secara proporsional kerja-kerja DPR lainnya. "Masih banyak alat kelengkapan (DPR) lain yang bekerja dan perlu diberitakan," tukasnya. (sw)