Terungkapnya sejumlah sindikat pencurian bagasi penumpang yang dilakukan oleh pekerja Porter di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, cukup mencuri perhatian dari masyarakat luas pengguna jasa maskapai penerbangan. Pasalnya, hal ini mengganggu kenyamanan para penumpang.

Kejadian ini pun menimpa salah Anggota Dewan. Wakil Ketua Komisi V DPR, Yudi Widiana Adia. Ia mengaku menemui kejanggalan pada tasnya, usai penerbangan dari Seoul, Korea Selatan, menuju Lombok, Nusa Tenggara Barat, dengan transit di Jakarta. Ia menduga, telah menjadi korban pencurian bagasi.

“Saat tiba di Lombok, saya dapatkan kunci bagasi berubah. Saya tidak berani buka saat itu juga. Baru lima hari setelah itu, baru saya buka, dan ada kejanggalan. Saya telusuri, dengan meminta bukti CCTV, tapi pihak bandara tidak dapat memberikan,” ungkapnya, sesaat sebelum Rapat Paripurna, di Gedung Nusantara II, Senin (11/01/2016).

Politisi F-PKS ini menilai, sindikat kasus pencurian bagasi ini sudah lama terjadi. Bahkan, bukan hanya di maskapai atau daerah tertentu saja.

“Jadi, permasalahannya adalah dalam konteks kasus itu, adalah efektifitas pengawasan oleh Kementerian Perhubungan, terhadap operator bandara dan maskapai penerbangan. Itu yang perlu disorot,” tegasnya.

Terhadap operator bandara, Yudi menekankan pada penggunaan CCTV. Ia menegaskan, CCTV harus dipastikan bergungsi dengan baik. Sementara untuk maskapai penerbangan, hal ini terkait dengan ground handling.

Yudi menganalisa, saat ini operator bandara di Indonesia yang meminimalisir pengaruh manusia dalam memindahkan koper, baru Bandara Kualanamu, Sumatera Utara. Otomatisasi pun sudah dilakukan, seperti halnya bandara di negara tetangga dan beberapa negara maju.

“Nah, kalau menggunakan tenaga manusia, satu hal yang sangat penting itu adalah menyangkut pengawasan. Pengawasan manusia yang cukup efektif adalah CCTV. CCTV ini harus kita pastikan berfungsi atau tidak. Ada CCTV namun tidak berfungsi, buat apa,” katanya, seolah bertanya.

Politisi asal dapil Jawa Barat IV ini juga meminta peran dari Kementerian Perhubungan untuk melakukan pembinaan kepada SDM penerbangan, yang saat ini bisa dikatakan kurang, dari segi jumlah maupun kualitas.

Ia juga meminta, Kementerian Perhubungan memastikan, petugas keamanan bandara itu di bawah siapa, apakah kepolisian, ataukah otoritas bandara, atau Angkasa Pura

“Untuk kasus di Bandara Soekarno Hatta, harus diusut sampai tuntas. Soal maskapai penerbangan yang bermasalah juga perlu dipanggil oleh Kementerian Perhubungan. Komisi V akan memanggil Kementerian Perhubungan dan Angkasa Pura pada tanggal 13 Januari nanti,” janjinya. (sf)/foto:andri/parle/iw.