Ketua Komisi V DPR Fary Djemy Francis mengatakan faktor keamanan keselamatan dan kenyamanan dalam semua sektor pelayanan transportasi merupakan hal yang memerlukan perhatian dan penanganan yang sangat khusus dan sangat serius dari semua pihak.

Hal itu disampaikan Fary saat memimpin rapat evaluasi penanganan transportasi Natal dan Tahun Baru 2016 bersama Menteri Perhubungan, Menteri PU, Basarnas, KNKT, Korlantas Polri, BMKG, dan Operator Penerbangan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (13/1).

“Kondisi meningkatnya kebutuhan transportasi darat laut udara secara tajam pada akhir tahun 2015 merupakan hal yang tidak dapat dihindari dan semestinya dapat diantisipasi sejak awal oleh pemerintah dan seluruh stakeholder terkait termasuk masyarakat sebagai pelakunya,” kata Fary diawal memimpin rapat.

          Politisi dari Partai Gerindra itu mengungkapkan ada beberapa data dan informasi seperti kemacetan parah dari peristiwa pada saat libur Natal 2015 dan tahun baru 2016. Menurut dia, hal itu terjadi karena libur hari besar yang berbarengan dengan libur sekolah. “Sehingga masyarakat berpergian dalam rentang yang bersamaan, ditambah kurangnya antisipasi dalam situasi libur kali ini” ujarnya.

Di tambah lagi, masih beroperasinya kendaraan berat dan angkutan barang, meski sudah ada larangan beroperasinya truk pada tanggal 30 Desember 2015 hingga 4 Januari 2016. Terkait masalah infrastrukur, Fary mengungkapkan pada libur Lebaran yang lalu, tol darurat menuju Brebes dapat difungsikan, sementara saat ini tol darurat tersebut sedang dalam tahapan pengaspalan dan tidak dapat dilalui kendaraan.

“Belum lagi banyaknya jalur jalan nasional yang ditutup sebagian akibat pemeliharaan dan peningkatan kapasitas, hal ini juga untuk penyelesaian target akhir tahun anggaran kondisi ini menyebabkan kemacetan bertambah parah,” katanya.

Ia juga menyoroti pengguna kendaraan di lana tol yang terlalu banyak singgah di rest area sehingga mengambil sebagaian jalur tol. “Kondisi ini juga semakin menghambat pergerakan di jalan tol, ditambah antrian kemacetan kendaraan juga terjadi di pintu gerbang tol Cipali, untuk itu diperlukan alternative solusi dalam mempercepat transaksi pembayaran di gerbang tol,” ujarnya.

Pihaknya juga menilai belum maksimalnya informasi yang diberikan CCTV di jalan tol yang bisa diakses masyarakat pengguna jalan tol. “Upaya yang dilakukan oleh Korps Lalu Lintas Polri, harusnya antara lain dengan menambah personel yang ditempatkan di simpul-simpul kemacetan termasuk koordinasi dengan pengelola jalan tol agar transaksi di pintu tol dipercepat karena menyebabkan antrian,” katanya.

          Dalam rapat itu, Komisi V DPR menyoroti tingginya angka kecelakaan lalu lintas selama musim libur Natal 2015 dan tahun baru  2016. Hampir 66 persen kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan sepeda motor. 

"Menurut data Kakorlantas, korban meninggal dunia mencapai 356 orang dalam waktu 11 hari. Yang memprihatinkan, dari 1.534 kecelakaan, 1525 melibatkan sepeda motor," kata Wakil Ketua Komisi V Yudi Widiana Adia.

Tingginya angka kecelakaan yang melibatkan motor mendorong Komisi V DPR RI untuk segera membahas revisi UU LLAJ bersama pemerintah. Menurut Yudi, persoalan sepeda motor khususnya sebagai moda transportasi perlu diatur lebih detail.

"Perlu kebijakan dan strategi khusus untuk mengatasinya, termasuk pengaturan soal motor sebagai transportasi publik sebagaimana yang diinginkan presiden. Jangan sampai melanggar UU LLAJ yang ada saat ini," kata Yudi.

Selain kecelakaan, kemacetan parah selama musim libur Natal juga menjadi fokus pembahasan Komisi V DPR dalam raker hari ini. Komisi yang membidangi trasnsportasi ini meminta forum lalu lintas yang beranggotakan berbagai instasi terkait diaktifkan kembali untuk memudahkan koordinasi dalam  penanganan berbagai persoalan lalu lintas.

"Kejadian macet parah kemarin tidak boleh terulang lagi, antisipasi dan koordinasi antar instansi harus lebih intensif. Selain minimnya koordinasi, kemacetan kemarin juga diakibatkan kondisi infrastruktur yang kurang siap, oleh karena itu kami mendorong agar pembangunan tol-tol baru bisa dipercepat," jelasnya.

Politisi PKS ini mendesak agar jaringan jalan tol Jabodetabek yang terintegrasi di Jakarta dan sekitarnya ini bisa selesai akhir 2019 untuk mengurangi  kemacetan. "Beban terberat ruas tol di Jakarta saat ini ada di Jalur Lingkar Luar Jakarta (JLJ). Pembangunan jaringan jalan tol yang baru harus segera diselesaikan pada 2019 sehingga bisa mengurangi kemacetan," katanya.(nt) foto:ray/parle/hr.