Komisi II DPR RI menilai Ombudsman Republik Indonesia (ORI) perlu didukung komisioner dari latar belakang yang berbeda. Saat ini lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik ini menghadapi dua tantangan penting yaitu memperkuat fungsi  lembaga dan meningkatkan popularitas sehingga semakin dikenal publik. 

“Kami ingin komisioner ORI yang terpilih memiliki bermacam-macam keahlian agar bisa bersinergi dalam menjalankan tugasnya,” kata Wakil Ketua Komisi II Lukman Edi usai uji kelayakan dan kepatutan bagi calon komisioner ORI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (27/01/16). 

Bagi anggota Komisi II Fraksi PKB Irmawan, kurangnya animo masyarakat untuk menyampaikan laporan kepada ORI bisa diduga karena belum mengenal dengan baik lembaga ini. Hal ini secara khusus disampaikannya pada saat melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap salah seorang kandidat, Anung Didik Budi Karyadi.

“ORI adalah lembaga yang tidak populer, hal ini berdasarkan kurangnya animo masyarakat yang kurang motivasi untuk melapor jika ada masalah," kata dia, sekaligus meminta kondisi ini menjadi perhatian bagi kandidat apabila terpilih.

18 calon komisioner ORI yang saat ini sedang menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi II berasal dari latar belakang pendidikan yang berbeda. Ada yang berlatar belakang sarjana hukum, birokrat, aktivis lingkungan, serta ada yang berasal dari pimpinan ORI di berbagai daerah. Dari 18 calon tersebut, nantinya Komisi II akan memilih 9 nama yang akan menjadi nahkoda ORI lima tahun ke depan. (hs/iky)/foto:runi/parle/iw.