Komisi V DPR RI minta Menteri Perhubungan (Menhub) mengawasi lebih intensif pelabuhan-pelabuhan khusus yang selama ini kurang terkontrol pengawasannya dari Pemerintah.

            Hal ini disampaikan Hikmat Tomet (Fraksi Partai Golkar) saat Rapat kerja dengan Menteri Perhubungan dan jajarannya yang juga dihadiri Wakil Menteri Perhubungan, Senin (25/1), yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V Yoseph Umar Hadi (F-PDI Perjuangan), di gedung DPR.

            Hikmat mengatakan, baru-baru ini kedapatan ada 40 kontainer barang yang berasal dari China yang dimasukkan ke pelabuhan Bojanegara. Banten. Padahal Pemerintah sudah memutuskan ada empat pelabuhan resmi yang dipakai untuk memasukkan barang-barang yang berasal dari Cina yaitu Pelabuhan Tanjung Priuk (Jakarta), Pelabuhan Tanjung Mas (Semarang) dan Pelabuhan Tanjung Perak (Surabaya).

            “Masuknya 40 kontainer dari Cina ini harus diawasi betul,” kata Hikmat. Karena Bojanegara bukan termasuk pelabuhan resmi yang ditunjuk dan pemerintah harus lebih waspada mengawasi pelabuhan-pelabuhan khusus seperti Bojanegara ini.

            Sejak diberlakukannya Free Trade Agreement (FTA) antara Indonesia-China awal tahun ini, terlihat serbuan produk impor asal China yang terus mengalir melalui pelabuhan Tanjung Priok.  

Bahkan hingga pekan ke tiga bulan ini,  sudah ada empat kapal yang mengangkut komoditi impor asal China tersebut. Keempat kapal itu yakni Wan Hai 261 yang sandar di Jakarta International Container Terminal JICT  dengan muatan impor 450 bok dan ekspor 300 bok.

Kemudian MV Bunga Raya Satu yang sandar di TPK Koja yang mengangkut impor 269 bok petikemas dan ekspor 369 bok, MV Yuang Tong yang sandar di kade 112 dengan muatan impor 2.829 ton  komoditi plat baja, serta MV Ocean Crown yang sandar di kade 203 bermuatan impor 8.132 ton bahan kimia.

Dibukanya FTA Indonesia-China ini juga sudah diantisipasi pihak pelabuhan dengan mensiagakan pelayanan aparatnya selama 24 jam penuh dalam sehari. Hal ini diberlakukan sejak 16 Januari 2010. Pemberlakuan ini sangat membantu pergerakan keluar masuk barang  dan petikemas seiring dengan potensi meningkatnya impor barang asal China tersebut.

Hikmat menambahkan, sebagai pelabuhan khusus, Bojanegara kondisinya sangat memprihatinkan dengan banyaknya tumbuh semak belukar. Jika melihat besarnya dana yang dipakai untuk membangun pelabuhan itu, sangat disayangkan menjadi proyek yang sia-sia.

Untuk itu, Hikmat mengusulkan sebaiknya dibuat Tim Terpadu khususnya untuk memantau proyek-proyek baik yang ada di Perhubungan Laut, Darat, maupun Udara. Tim ini bertugas untuk menginventarisasi proyek-proyek baik yang berskala kecil, menengah atau besar, sehingga proyek-proyek ini bisa bersinergi dan tidak menjadi proyek yang sia-sia.   

“Kalau proyek-proyek seperti ini tidak dituntaskan, ke depan akan lebih merepotkan anggaran kita,” kata Hikmat.

Tindak Tegas Bonek

Pada kesempatan yang sama, beberapa anggota Komisi V menyoroti sarana angkutan kereta api yang masih jauh dari rasa aman dan nyaman, apalagi angkutan kereta api yang ada di Jabodetabek.

Komisi V minta, PT KAI lebih meningkatkan pelayanannya baik dari segi keamanan maupun kenyamanan bagi penumpang yang menggunakannya.

Di satu sisi, Anggota Komisi V Ian Siagian (F-PDI Perjuangan) memprihatinkan aksi anarkis para “bonek” dari Surabaya yang menumpang kereta api menuju Bandung untuk melihat kesebelasan kesayangannya berlaga di stadion.

Aksi Bonek ini menimbulkan kerugian yang tidak sedikit jumlahnya yang harus ditanggung PT Kereta Api. Tindakan para bonek ini jelas-jelas telah merusak asset Negara.

Dalam hal ini Ian menanyakan, tindakan apa yang dilakukan Dirjen Perkeretaapian melihat aksi brutal ini. Tentunya,  PT KAI harus memberikan sanksi tegas. Jika sanksi tegas ini tidak diterapkan, dikhawatirkan kejadian serupa akan selalu terulang. (tt) foto:iwan/parle/DS