Wakil Ketua Komisi V DPR Michael Wattimena dalam sambutannya mengingatkan bahwa pembentukan Panja Konektivitas Tol Laut Komisi V DPR yang dibentuk pada Mei 2015 lalu, dimaksudkan untuk merespon program pemerintah yang terkait dengan konektivitas transportasi laut di Indonesia, menggali akar permasalahan dan kelemahannya serta menganalisis strategi.

Hal tersebut dikatakan Michael saat Panja Konektivitas Tranportasi Laut Komisi V DPR melakukan Rapat dengan beberapa pakar kelautan, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (3/2).

“Implementasi output dan outcome dari program pemerintah yang terkait dengan konektivitas Tol Laut di Indonesia, sebagai salah satu bahan untuk me-review aspek keselamatan dan keamanan juga kualitas transportasi laut di Indonesia, serta roadmap zero to accident di sektor transportasi laut,” jelas Michael.

Sedangkan tujuan dibentuknya Panja Konektivitas Transportasi Laut ini, terangnya, adalah memberikan rekomendasi berupa langkah-langkah strategis yang diperlukan oleh pihak pemerintah dan pemangku kepentingan terkait lainnya, dalam hal ini, pertama, memperbaiki manajeman transportasi laut di Indonesia, kedua, meningkatkan faktor kualitas konektivitas transportasi laut melalui peningkatan kapasitas frekuensi dam jaringan tranportasi laut antar pulau, wilayah dan pelabuhan sehingga mampu menurunkan biaya logistik dimasa mendatang, dan mendukung pemerataan pembangunan diseluruh wilayah Indonesia.

Ketiga, tambah Michael, menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, melalui kebijakan dan program yang tepat efektif dan kompetitif, keempat, memberikan prioritas bagi pengembangan moda transportasi laut, sebagai bagian dari sistem transportasi nasional yang terintegrasi.

Kelima, meningkatkan faktor keselamatan keamanan transportasi laut dengan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan dalam pemanfaatan perairan Indonesia, angkutan diperairan, ke pelabuhanan, perlindungan lingkungan maritim, navigasi, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.

Keenam, meningkatkan faktor kualitas dengan terpenuhinya, kualitas sumber daya manusia, dan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan transportasi laut, baik diregulator maupun operator.

Sebagaimana diketahui, pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo berencana untuk mengembangkan maritim dengan melaksanakan program Tol Laut. Tol Laut adalah sebuah sistem distribusi logistik nasional berbasis kelautan, dengan menhubungkan pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di Indonesia.

Dengan Tol Laut diharapkan terciptanya trayek yang menjamin kelancaran dan efisiensi pada arus pergerakan kapal antar pelabuhan, tujuan dari program Tol Laut ini yaitu menurunkan biaya logistik, selain itu Tol Laut juga diharapkan dapat meningkatkan volume dan transaksi perdagangan antar pulau, antar provinsi, dan antar pelabuhan.(nt), foto : naefurodjie/parle/hr.