Anggota DPR Tantowi Yahya mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi maraknya proxy war yang terjadi belakangan ini. Karena ini akan merugikan masyarakat meskipun tidak terjadi kekerasan secara fisik. Hal itu disampaikan saat Rapat Kerja Gabungan Komisi I dan Komisi III dengan Menkopolhukam yang diikuti oleh jajaran Kementerian terkait pada Senin (15/02).

“Saat ini, perang fisik sudah tidak ada lagi tetapi yang terjadi adalah perang proxy atau yang disebut dengan perang asimetris. Tetapi kita tidak menyadari itu, anehnya justru banyak masyarakat yang menikmatinya,” ujarnya.

Politisi Golkar yang menjabat Wakil Ketua BKSAP ini juga menyoroti maraknya terorisme di Indonesia sebagai bentuk proxy war. Hal itu disebabkan pengaruhi dunia maya meskipun dalam dunia nyata tidak terjadi apa-apa. “Adanya orang Indonesia yang dituduh sebagai agen pergerakan terorisme adalah hal yang belum tentu benar, itu bagian dari proxy war. Karena setelah memasuki era digital, dunia itu terbelah dua yakni dunia nyata dan dunia maya. Di dunia maya cukup ramai, namun di dalam konteks dunia nyata tidak terjadi apa-apa,” ujar anggota DPR Fraksi Partai Golkar ini.

Selain itu, Tantowi juga menyoroti dan mempertanyakan kepada pemerintah terkait masih adanya perang antara dua kubu yang terfragmentasi pasca Pemilihan Presiden 2014 yang dinilai sebagai bentuk proxy war. “Lihat dunia maya, masyarakat pasca Pilpres masih belum bersatu. Apakah pemerintah tidak curiga bahwa ada orang yang bermain untuk mengadu domba antara pendukung capres nomor satu dan dua yang sebetulnya sudah selesia pemilihannya. KMP dan KIH sudah tidak ada, tetapi perang di dunia maya masih marak,” ujarnya.

“Terkait proxy war yang masih marak di dunia maya, saya belum melihat adanya langkah pemerintah untuk menertibkan hal itu,” pungkasnya. (hs,mp)/foto:andri,runi/parle/iw.