Ada Investasi Semu Dibalik Pinjaman USD3 Miliar dari CDB

22-02-2016 / KOMISI VI

Ketua Komisi VI DPR RI Achmad Hafisz Tohir mengungkapkan, ada dugaan investasi semu di balik pinjaman USD 3 milliar dari China Development Bank (CDB) yang dilakukan pemerintah. Ternyata, sudah ada penunjukan kepada para calon penerima pinjaman tersebut.

 

Dalam rapat dengar pendapat dengan Deputi BUMN, Dirut Bank Mandiri, Dirut BNI, dan Dirut BRI, Senin (22/2), Komisi VI mempertanyakan kebijakan pinjaman sekaligus penyalurannya ke pihak-pihak tertentu. Menurut Hafisz, ini sama saja membatasi kewenangan perbankan kita untuk menyalurkan kredit. “Mestinya bank-bank kita bebas menyalurkan pinjaman itu kepada siapapun,” ujar Anggota F-PAN ini.

 

Komisi VI, lanjut politisi dari dapil Sumsel I ini, belum mendapatkan informasi siapa saja nasabah yang sudah menerima pinjaman. Bahkan, disinyalir pada Desember lalu, dana pinjaman itu sudah cair. Melihat kenyataan ini, Komisi VI berkesimpulan bahwa sebelum kredit ini masuk ke bank, sudah ada deal antara pemerintah dengan calon kontraktor yang mengerjakan proyek infrastruktur.

 

Hafisz membeberkan, proyek infrastruktur itu ternyata diberikan kepada para kontraktor yang bukan investor sejati. Investor sejati itu, katanya, tidak akan mencari uang di dalam negeri. “Itu namanya jeruk makan jeruk,” tandasnya lagi. Idealnya, investor itu membawa uang dari luar negeri kemudian membangun infrastruktur di Indonesia.

 

Ada investasi semu di balik semua ini. Komisi VI akan terus mengawal kasus ini agar tidak terjadi penyimpangan. “Kalau, memang, seperti ini cara yang telah dilakukan, berarti kredit yang masuk tidak lebih baik dari kredit ekspor,” pungkas Hafisz usai memimpin rapat. (dep,mp)/foto:jaka/parle/iw.

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...