Menteri Pekerjaan Umum diminta fokus menangani masalah irigasi khususnya persoalan irigasi teknis. Masalah irigasi ini perlu menjadi prioritas mengingat banyaknya irigasi yang tidak berfungsi lagi untuk mengairi persawahan.

Demikian dikemukakan Anggota Fraksi PDI Perjuangan Rendhy Lamadjido saat Rapat Kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum dan jajarannya, Kamis (28/1) yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V H. Mulyadi (F-PD) di gedung DPR.  

            Rendhy mengatakan, banyak irigasi diberbagai daerah yang tidak berfungsi akibat kerusakan struktur maupun akibat bencana alam banjir dan sebagainya. Hal ini juga sering dikeluhkan para petani ketika Komisi V mengadakan kunjungan kerja ke berbagai daerah. 

            Bahkan, mereka mengatakan sering gagal panen akibat kesulitan air saat musim kemarau tiba. Keluhan ini disampaikan bukan saja petani-petani di Pulau Jawa, tapi petani di luar Pulau Jawa pun mengalami hal yang sama. 

            Masalah perbaikan irigasi ini menjadi hal penting yang seharusnya masuk dalam program prioritas. Karena kalau tidak, katanya, hal ini akan mengancam stabilitas ketahanan pangan nasional.

            Jika melihat langsung di lapangan kondisi embung-embung dan waduk itu memang sangat memprihatinkan. Bahkan, ada waduk yang dibangun sejak jaman Belanda. 

            Selain masalah irigasi, Rendhy juga memprihatinkan masalah langkanya air bersih bagi penduduk yang ada didesa-desa. Untuk daerah perkotaan memang hal itu tidak terlalu dirasakan karena masyarakat perkotaan tersedia fasilitas PDAM.

            Namun tidak demikian dengan masyarakat kabupaten dan desa-desa, mereka kesulitan mendapatkan air bersih. Bahkan untuk air minum dan memasak sehari-hari mereka terbisa mengambil air sungai. Padahal air sungai tersebut juga dipakai untuk mencuci, MCK dan lain sebagainya.

            Mengingat pentingnya air bersih ini bagi kesehatan masyarakat, Rendhy mengusulkan tahun 2010 anggaran difokuskan untuk menangani hal-hal yang memang perlu segera ditangani.

            Dia mengusulkan dalam periode lima tahun ini dapat menyelesaikan masalah pengadaan air bersih bagi masyarakat. “Ini masalah pokok bagi manusia, jangan banyak anggaran di kementerian ini tapi untuk sektor pengairan dan air bersih kecil sekali jumlahnya,” katanya.

            Sebab, jika tidak ada kemauan yang kuat, sampai kapan pun persoalan tersebut tidak akan selesai.

            Selain masalah pengairan, Komisi V juga banyak menyoroti belum tuntasnya jalan trans Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan.

            Bahkan Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Norhasanah memperlihatkan bagaimana parahnya kondisi jalan trans Kalimantan disertai bukti lengkap saat dia berkunjung ke daerah Kalimantan Tengah.

            Kondisi jalan tersebut sangat memprihatinkan, dengan kubangan air yang cukup dalam sehingga kendaraan yang melalui jalan itu harus berjalan perlahan-lahan kalau tidak ingin terjebak dalam lubang-lubang jalan itu.

            Norhasanah juga menyesalkan, turunnya anggaran peningkatan jalan di tahun 2010. Padahal jika melihat kondisi jalan trans luar Jawa seharusnya anggaran itu naik, bukan mengalami penurunan,” katanya. 

            Menteri Perkerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan, tahun 2010 kementeriannya mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 34,796 triliun, yang terdiri dari Rupiah Murni sebesar Rp 27,251 triliun dan PHLN sebesar Rp 7.544 triliun.

            Untuk bidang sumber daya air, hal itu telah menjadi sasaran kegiatan prioritas tahun 2010 yaitu rehabilitasi jaringan irigasi, rehabilitasi waduk embung situ dan pembangunan waduk embung situ serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

            Sedang di bidang Tjipta Karya, sasaran kegiatan prioritas tahun 2010 diantaranya adalah pembangunan sarana dan prasarana air minum dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat.

            Walaupun ke dua program tersebut telah dimasukkan dalam sasaran prioritas, namun karena terbatasnya anggaran tentunya belum dapat memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat desa. (tt) Foto:Iwan Armanias/parle/IW