Perbendaan pendapat Anggota Komisi V DPR mengenai proyek kereta cepat Jakarta Bandung terlihat dalam rapat kerja Komisi V DPR dengan Menteri Perhubungan  Ignasius Jonan, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (25/2)

Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Gerindra Fauzih Amro mengatakan, karena proyek kereta cepat ini adalah instruksi dari Presiden maka seluruh jajarannya wajib melaksanakan.

“Apa yang menjadi keinginan Presiden yah wajib dilaksanakan, walaupun saya tahu betul, setiap kali Pak Jonan bicara di Media, itu kan kayanya enggak menerima, tapi kan ini harus dilaksanakan, samina wato’na dengan pimpinan itu jelas hukumnya,”jelas Fauzih.

Ia menambahkan, bahwa kereta cepat ini harus dilaksanakan, karena ini merupakan proyek percontohan pertama, “Siapa tahu setelah ini berhasil, walaupun entah kapan terlaksananya,”ujarnya.

Selanjutnya, Suhartono anggota Komisi V DPR dari Fraksi Nasdem, menerangkan, bahwa  kereta cepat harus terwujud “Bagi kami (fraksi Nasdem_red) harus terwujud, ini merupakan kebanggan bangsa kita biar kita tidak kuno,”jelasnya.

Nizar Zahro anggota Komisi V DPR dari Gerindra pun memberikan pernyataannya, bahwa pada prinsipnya Fraksi Gerindra sejak awal konsisten jika ingin membangun infranstruktur namun yang terpenting konsisten dalam regulasinya.

“Kita setuju asalkan semua regulasi itu di penuhi kalau semua regulasi itu kita tabrak bagaiman kita menjalani proses bertata negara yang baik,”tegas Nizar yang juga politisi dari Dapil Jatim XI ini.

Namun Nizar menerangkan, bahwa dari sepuluh negara yang melaksanakan kereta cepat itu yang untung hanya dua yang rugi adalah delapan, “Apa kita biarkan negara  ini melakukan proyek yang sudah pasti rugi, dan pada prinsip kami silahkan diteruskan sesuai dengan regulasi,”ujarnya.

Pendapat berbeda di kemukan oleh Umar Arsal dari Fraksi Demokrat, menurutnya berbicara kereta cepat bukan soal penting atau tepat, “Saya pribadi merasa untuk kondisi sekarang belum tepat dan mendesak, dan kami hamper dari semua teman-teman Fraksi Demokrat belum semuanya setuju untuk saat ini,”tegasnya.

Menurut pandangan dari Roem Kono anggota Komisi V DPR dari Fraksi Golkar, fraksi nya setuju jika untuk percepatan pembangunan moda transportasi sekarang, namun juga harus melihat dari tatanan kenegaraan.

“Saya memang setuju sekali, kalau itu memang pembangunannya bisnis to bisnis, jadi tidak ada campur tangan pemerintah dalam rangka pembiayaannya, namun demikian kita melihat perkembangannya bahwa ada usulan agar investor meminta jaminan dari pemerintah, nah itu yang kita tidak setuju,”jelas Roem yang berasal dari dapil Gorontalo.

“Sepanjang ini dibangun oleh swasta, saya tidak masalah, tetapi jangan investor datang kesini terus memanfaatkan APBN kita, oleh karena itu, kepada pemerintah ini perlu kajian kembali,”paparnya.

Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKS Sigit Sosiantomo mengatakan bahwa setiap pembangunan itu pasti saling ada keterkaitannya.

“Keterkaitan artinya kita punya Renstra Perkeretaapian di Indonesia, dan setiap ada sesuatu yang baru masuk pasti dia akan mempengaruhi Renstra itu secara keseluruhan, dan saya belum mendapat penjelasan dari pak menteri bahwa kereta cepat Jakarta-Bandung ini justru akan memberi dampak yang signifikan atau merubah sama sekali Renstra Perkeretaapian kita,”kata Sigit.

Sementara dalam problem-problem Perkeretaapian, tambah Sigit, masih banyak hal-hal yang harus dibenahi seperti perlintasan yang masih banyak. “Satu bidang saja belum selesai kemudian ini ada masuk kereta cepat, jadi saya kira ini penting ingin mendapatkan informasi dari pak menteri dan saya berharap kereta cepat ini justru akan memberi dampak signifikan yang positif bagi Perkeretaapian nasional,”terangnya.(nt), foto : runi/parle/hr.