Komisi VI Pertanyakan Laporan Keuangan Tiga Perusahaan BUMN

16-03-2016 / KOMISI VI

Komisi VI DPR-RI mempertanyakan laporan keuangan tiga PT di bawah naungan Deputi BUMN bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media. Tiga PT tersebut antara lain PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero), PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk serta PT. Timah (Persero) Tbk. 

 

Pertanyaan itu terlontar pertama kali oleh Anggota Komisi VI DPR, Nyoman Dhamantra. "Pak Deputi beserta seluruh direksi, saya hanya ingin konfirmasi, PT. Timah dan PT. BA (Batubara) gak ada laporan keungannya ya Pak ya, dan juga PT. Semen Baturaja. Bagaimana kita mau melakukan pengawasan, kalau begini cara memaparkannya?" tanya Nyoman, di ruang sidang Komisi VI Nusantara I, DPR, Jakarta, Selasa (15/3) petang. 

 

Menurutnya dalam rapat dengar pendapat ini, sulit membicarakan kinerja kalau perusahaan tanpa memaparkan laporan keuangan yang jelas. "Sejujurnya kami dalam waktu yang begini singkat harus mengevaluasi perusahaan Bapak-bapak ini agak sulit," keluh Nyoman. 

 

Anggota Dewan dari Fraksi PDI-Perjuangan dapil Bali ini, meminta kepada Ketua Komisi VI DPR, A. Hafisz Tohir agar mengadakan rapat lanjutan sehingga tiga PT yang dimaksud melaporkan jurnal keuangan perusahaan. 

 

"Jadi pimpinan saya minta, kalau ini memang mau diteruskan saya minta nanti diskors untuk berikutnya membawa laporan keungan yang lengkap. Jadi mohon menjadi catatan pimpinan, karena saya melihat di sini laporan keuangannya belum dihadirkan," pinta Nyoman. 

 

Pimpinan Sidang, A. Hafisz Tohir menanggapi positif permintaan tersebut, dia mengatakan, laporan keungan sebagai acuan kinerja perusahaan. "Kami minta itu menjadi PR untuk diberikan pada pertemuan berikutnya, karena ini bagian dari fungsi pengawasan kami," ungkap Politisi F-PAN dapil Sumatera Selatan I.

 

Anggota Komisi VI lainnya pun sama, mempertannyakan tentang laporan keuangan tiga PT tersebut, di antaranya Wahyu Sanjaya (F-Partai Demokrat) dapil Sumatera Selatan II, Tifatul Sembiring (F-PKS) dapil Sumatera Selatan I dan Bambang Haryo Soekartono (F-Partai Gerindra) dari dapil Jawa Timur I. 

 

Bambang berpendapat, laporan keuangan perusahaan berkaitan dengan produktivitas industri, serta kualitas Sumber Daya Manusia dan alat industri.  

 

"Dimana angka produktivitas, per jamnya per harinya, per bulannya apakah sudah maksimal dari pada target yang kita harapkan. Karena ini menyangkut dengan kualitas sumber daya manusia kita dan juga kualitas alat industri kita," jelas Bambang.  (eko,nt) foto: Jaka/parle/od

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...