Papua Barat Miliki Potensi Besar, Tapi Kemiskinannya Tinggi

07-04-2016 / KOMISI VI

 

Provinsi Papua Barat yang memiliki potensi sangat luar biasa, baik pertanian, perikanan, pertambangan, hasil hutan, maupun pariwisata. Semua sektor ini bisa menyerap tenaga kerja yang cukup tinggi.

 

Potensi luar biasa tersebut belum termanfaatkan secara optimal untuk kemakmuran rakyat. Hal ini tercermin dari tingginya angka kemiskinan di Provinsi Papua Barat. “Papua Barat memiliki sumber daya yang luar biasa, akan tetapi kondisi perekonomian masyarakatnya masih memprihatinkan,” nilai Endang Srikarti Handayani  kepada Parlementaria di sela-sela kunjungan kerja ke Kampung Wisata Arborek, Raja Ampat, Papua Barat, baru-baru ini.

 

Menurutnya, perekonomian Papua Barat umumnya digerakkan melalui perhubungan laut dan udara. Untuk itu keberadaan dan kelancaran arus transportasi laut dan udara sangat penting bagi perkembangan perekonomian di wilayah ini. Pengembangan transportasi baik darat maupun laut sangatlah penting untuk mengurangi kesenjangan aksesibilitas dan meningkatkan integrasi wilayah.

 

Pengembangan potensi wilayah ini tidak mungkin sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah. Papua Barat membutuhkan investasi baik dari dalam maupun luar negeri. Provinsi Papua Barat ini akan mampu menarik investor apabila memiliki daya tarik investasi. Tidak cukup hanya dengan modal kekayaan sumber daya alam, aksesibilitas juga merupakan salah satu faktor terpenting dalam menciptakan iklim ivestasi yang kondusif, jelasnya.

 

“Untuk itu, kami sangat mendorong peran serta pihak BUMN jasa transportasi darat, laut, maupun udara untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanannya dengan cara membangun pelabuhan dan bandara atau dengan mengembangkan atau memperbaiki apa yang sudah ada saat ini,” papar Anggota F-PG itu.

 

Ia berharap pihak Pemda, BUMN, serta swasta dapat menjalin kerja sama dan memberikan kontribusi yang nyata bagi perkembangan perekonomian dan kemakmuran rakyat Indonesia umumnya dan Provinsi Papua Barat khususnya.

 

Senada dengan Endang, Ketua Komisi VI DPR RI Achmad Hafisz Tohir, juga mengatakan, kemiskinan di Papua Barat nomor tiga terbesar setelah Papua dan Maluku.

 

“Kita berkeliling salah satu tujuannya adalah untuk melihat dan meninjau secara langsung bagaimana sebaiknya proses pembangunan ekonomi di Papua
Barat itu bisa langsung mengenai ekonomi sasarannya. Raja Ampat salah satu pemandangan alam sepuluh terbaik dunia. Ini harus kita manfaatkan untuk menambah devisa negara dan menunjang pendapatan asli daerah,” ungkapnya. (iw)/foto:iwan armanias/parle/

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...