Tujuh puluh tujuh Unit Rumah Dinas Milik Departemen Pertanian dipergunakan oleh pihak yang tidak berhak. Hal ini terungkap saat Rapat Kerja antara Komisi IV DPR dengan Menteri Pertanian Suswono dan Jajarannya di Gedung DPR Senayan Jakarta, Rabu (3/2) malam. Rapat Kerja tersebut dipimpin Ketua Komisi IV DPR-RI Drs. H. Akhmad Mukowan.

 Anggota Komisi IV DPR Ir  Markus Nari, M.Si. juga menambahkan bahwa kasus ini terunkap berdasarkan temuan BPK, dan agar Menteri Pertanian segera mengintrusksikan kepada kepala Balitbang Pertanian dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian supaya menertibkan rumah-rumah dinas sesuai dengan ketentuan dan memproses sesuai  dengan hokum yang berlaku.

Markus Nari juga meminta kepada Menteri Pertanian agar merinci dan mendata rumah-rumah dinas mana saja yang terkena kasus penyalahgunaan hak segera menertibkan dan menindak erta segera melaporkan ke pihak yang berwajib.

Dia juga mengemukakan bahwa agar asset-aset melik Negara segera di data dan ditertibkan dengan segera jangan sampai berlarut-larut, mengingat dengan adanya kasus penertibah Rumah Dinas ini membawa dampak yang serius dan ini dapat merusak citra Departemen yang terkait, maka dari itu segera ditangani dengan baik hal ini dapat menimbulkan konflik di Departemen Pertanian.

 Sementara itu menteri Pertanian Suswono mengakui dengan adanya asset-aset Negara yang kurang tertib seperti masalah tujuh puluh tujuh Unit Rumah Dinas Departemen Pertanian yang dipergunakan oleh pihak lain, adalah sudah ditangani secara serius, antara  lain sudah tiga puluh rumah dinas yang dikembalikan kepada Departemen Pertanian, sepuluh buah rumah dinas  sudah hampir selesai dan sisanya sedang dalam proses penyelesaiannya.

Suswono juga menambahkan bahwa, daerah-daerah yang bermasalah dengan rumah dinas antara lain Jogyakarta, Bogor, dan Maros. Diakuinya bahwa memang masih mengalami kendala-kemdala yang dihadapi, akan tetapi kedepan persoalan-persolan asset Negara ini akan segera diselesaian.

Menteri Pertanian Suswono juga menambahkan bahwa adanya system menejeman akntansi barang milik Negara dengan sitem akuntasi keuangan dan ini sudah dikoordinasikan. Suswono juga menegaskan kembali bahwa memang masih banyak persoalan-persoalan yang muncul utamanya didaerah-daerah, diakuai juga bahwa pihak Deptan merasa kesulitan dalam melacak orang-orang tersebut dan secepatnya akan ditertibkan. (Spy).  foto:iwan/parle/DS