Wakil Ketua Komisi V DPR, Mulyadi (F-PD) mengatakan, seharusnya pemerintah memberikan sanksi kepada kontraktor yang tidak bekerja secara optimal dan menyalahi aturan. Sebaliknya kepada kontraktor yang mengikuti aturan, Mulyadi mengusulkan agar pemerintah memberikan penghargaan. Hal tersebut dikatakan Mulyadi ketika ditemui di ruang kerjanya, Gedung Nusantara I DPR, Jum’at (5/2).

 “Berikan pinalti kepada kontraktor yang nakal, dan berikan reward kepada kontraktor yang baik,” ujar Mulyadi.

Yang terjadi sekarang menurut Mulyadi adalah ketidak jelasan karena tidak adanya reward and punishment kepada para kontraktor yang nakal dan baik. Menurut Mulyadi, harus ada kedua aspek tersebut. Karena jika tidak ada, akan sangat sulit pemerintah kita mencapai good governance.

Mulyadi mengharapkan agar pemerintah jangan terkooptasi dengan pola kerja yang sudah ada. “Harus ada terobosan, jangan kita tabu untuk merubah sesuatu yang sebetulnya tidak biasa,” kata Mulyadi.

Selain itu Mulyadi juga berharap agar pendekatan yang dilakukan sekarang bukan hanya pendekatan output tetapi harus melakukan pendekatan outcome. Artinya dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur harus dilihat apakah pembangunan tersebut dapat dimanfaatkan atau tidak oleh masyarakat. “Selama ini hanya membangun tetapi bangunan itu tidak dimanfaatkan oleh masyarakat karena alasan tertentu,” katanya.

Demikian juga pengawasan DPR, menurutnya selama ini DPR hanya melakukan pengawasan output dan bukan pengawasan outcome. “Jika kita hanya melihat out put saja, saya rasa banyak sekali keuangan negara atau pembangunan yang tidak bermanfaat,” jelasnya.

Seharusnya pemerintah juga melakukan pengawasan yang terkait dengan pelaksanaan., dan apa yang telah diselesaikan oleh Pemerintah Pusat harus ada serah terima dengan melalui cek fisik laboratorium. Sedangkan yang sekarang masih berjalan menurut Mulyadi adalah pengawasan yang normatif, “Bukan hanya cek normatif saja,” ujar Mulyadi.(iwan/olly) Foto:Iwan Armanias.