Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Perhubungan dan jajarannya untuk memperhatikan serapan anggaran kementeriannya agar daya serapnya lebih baik pada tahun anggaran 2010.

            Demikian salah satu hasil kesimpulan rapat kerja dengan Menteri Perhubungan, yang disampaikan Wakil Ketua Komisi V H. Mulyadi (F-PD), Senin (8/2) di gedung DPR.

            Mulyadi mengatakan, kesimpulan ini diambil sehubungan dengan daya serap Kementerian Perhubungan pada APBN tahun 2009 sebesar Rp 13,424 triliun atau hanya  77,29 persen dari total anggaran sebesar Rp 17,368 triliun.

            Dana tidak terserap untuk tahun anggaran 2009 sebesar Rp 3.943,27 miliar terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 200,25 miliar, belanja barang Ro 1.030,27 miliar dan belanja modal Rp 2.712,74 miliar.

            Dalam hal ini Komisi V DPR minta Kementerian Perhubungan memperhatikan design dan melakukan perencanaan yang matang agar rencana tersebut dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah ditentukan sebelumnya.

            Selain itu, dalam kesimpulan yang lain Komisi V DPR juga meminta Kementerian Perhubungan untuk memperhatikan secara serius fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi pada semua moda.

            Pada rapat kerja sebelumnya (25/1), masalah keselamatan dan keamanan berbagai sarana transportasi baik darat, laut maupun udara menjadi sorotan tajam mayoritas anggota Komisi V.

            Bahkan, Komisi V meminta Menteri Perhubungan tidak hanya memperhatikan moda transportasi untuk kalangan menengah saja, tapi harus lebih banyak meningkatkan pelayanan angkutan massal untuk masyarakat kelas bawah.

            Guna meningkatkan keselamatan dan keamanan dari berbagai moda transpotasi massal ini, tentunya perlu didukung dengan adanya regulasi. Untuk itu, Komisi V mendesak Kementerian Perhubungan untuk menyampaikan program percepatan penyelesaian berbagai Peraturan Pelaksanaan Perundang-Undangan Kelembagaan, penyiapan sumber daya manusia disertai dengan jadwal waktu yang tepat (time table).

            Mulyadi mengatakan, percepatan peraturan ini sangat diperlukan agar program Road Map to Zero Accident dapat segera tercapai.

            Menteri Perhubungan Freddy Numberi mengatakan, dalam rangka mempercepat realisasi pelaksanaan anggaran tahun 2010, kementeriannya akan lebih memperhatikan hal-hal seperti melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien rencana kegiatan untuk anggaran yang telah ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2010.

            Selain itu, menghindari adanya usulan revisi DIPA dalam pelaksanaan anggaran karena akan berdampak memperlambat realisasi daya serap. Hal lainnya, sesegera mungkin mengajukan usulan pencairan dana yang bertanda bintang/blokir dengan data dukung yang lengkap.

            Freddy menjelaskan, tidak terserapnya anggaran keseluruhan tahun 2009 untuk belanja pegawai antara lain disebabkan sisa belanja pegawai dan dana cadangan belanja pegawai (dana transito).

            Untuk belanja barang, kegiatan yang tidak dilaksanakan sebesar Rp 261,57 miliar antara lain karena waktu tidak mencukupi. Sedang untuk belanja modal antara lain disebabkan kegiatan tidak dilaksanakan sebesar Rp 392,46 miliar karena keterbatasan waktu pada kegiatan modifikasi Kereta Rel Listrik (KRL) menjadi KRDE dan pada kegiatan yang dibiayai melalui dana PNBP.

            Freddy berupaya untuk pelaksanaan anggaran tahun 2010 pengawasannya akan lebih ditingkatkan lagi sehingga diharapkan mampu menyerap anggaran lebih besar. (tt) Foto:Iwan Armanias.