Komisi VI DPR RI mengharapkan adanya penguatan dib erbagai sektor hulu dalam menghadapi Asean China Free Trade Agreement (ACFTA) terutama sektor perkebunan dan pertanian.

            Demikian disampai beberapa anggota Komisi VI saat Rapat Dengar Pendapat yang dipimpin Wakil Ketua Aria Bima, dengan Deputi Kementerian bidang Usaha Agroindustri, Pertanian, Kehutanan, percetakan dan penerbitan, PT. PTPN II, VII,IX,X,XI,XIV, PT.RNI, serta PT.Pertani, Selasa (9/2) di gedung DPR, Jakarta.

            Anggota Komisi VI Ida Ria mengatakan diperlukan peningkatan efisiensi produktifitas sinergi antar BUMN perkebunan untuk menghadapi ACFTA. 

            Selanjutnya, dalam mensukseskan ACFTA, diperlukan peningkatan ekspor produk hilir sebagai tujuan mendapatkan nilai oprimal. permasalahannya produk perkebunan yang diekspor merupakan bahan mentah atau bahan baku. Sedangkan proses selanjutnya Indonesia lebih besar impor produk jadi. “jangan lagi Indonesia lebih banyak mengekspor produk mentah mentah,” tegasnya.

            Menurut politikus dari Fraksi Partai Demokrat Ida Ria, hal itu akan dimanfaatkan oleh cina dengan memanfaatkan produk bahan mentah Indonesia, selanjutnya mengirim kembali ke Indonesia produk jadi.

            Selain itu, Abdul Wachid dari Fraksi Partai Gerindra, untuk mewujudkan  program swasembada gula, dia mengatakan Rencana pemerintah menambahkan jumlah pabrik gula, diharapkan untuk pemenuhan pasokan bahan baku sebelum pemberian izin pabrik harus menyiapkan lahan.

           Dia mendesak adanya sinergi menuju Indonesia Swasembada Gula antar kementerian, yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Negara BUMN.

            Lebih lanjut, untuk melanjarkan Program Revitalisasi diharapkan BUMN mendapatkan suku bunga yang rendah, dengan pinjaman jangka panjang. (as)foto:agung/parle/DS