Komisi II DPR dalam Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang juga dihadiri jajaran KPU dan Bawaslu menyoroti pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung tahun 2010. Sedianya, Pilkada 2010 akan berlangsung di sejumlah wilayah di Indonesia. Namun demikian, sejumlah Anggota Komisi II menilai persiapan pelaksanaan pesta demokrasi itu belum maksimal.

            “Kami menginginkan Pilkada berkualitas yang mencerminkan demokrasi,” kata AW Thalib (F-PPP) dalam pertemuan yang dipimpin Ketua Komisi Burhanuddin Napitupulu.

            Menurutnya, tahun 2010 merupakan tahun Pilkada. Ia menjelaskan bahwa hampir dari separuh wilayah Indonesia pada tahun 2010 akan melakukan Pemilihan Kepala Daerah.

            Persoalan belum siapnya pelaksanaan Pilkada, terutama dari daftar pemilih menjadi perhatian Arif Wibowo (F-PDI Perjuangan). Ia menegaskan bahwa Pilkada 2010 sebaiknya ditunda. Ia menilai masih banyak hal yang harus diperbaiki guna mendapatkan hasil yang demokratis.

            Menurut Arif, salah satu persoalan yang nyata adalah permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dalam pertemuan itu, Arif meminta permasalahan DPT dapat diselesaikan sebelum pelaksanaan pesta demokrasi berlangsung.

            “Pilkada 2010 sebaiknya ditunda dalam jangka waktu yang ditetapkan kemudian,” tegasnya.

            Sementara itu Nurokhmah (F-PG) menilai sebaiknya bagi daerah yang telah siap melaksanakan Pilkada tidak perlu ditunda. “Pilkada 2010 bagi daerah yang telah siap lebih baik dijalankan tapi bagi daerah yang belum siap lebih baik ditunda,” katanya.

            Lebih jauh, ia meminta supaya pemerintah dan KPU serta Bawaslu melakukan pemetaan daerah yang akan melangsungkan Pilkada. “Pemetaan daerah yang telah siap melaksanakan Pilkada,” ujarnya.

Koordinasi

            Wakil Ketua Komisi II Taufik Effendi dalam pertemuan itu meminta supaya pemerintah dalam hal ini Departemen Dalam Negeri, KPU dan Bawaslu meningkatkan komunikasi dan kordinasi agar pelaksanaan Pilkada 2010 dapat berlangsung sesuai jadual.

            Menurut Taufik ada tiga hal yang harus diperhatikan tiga lembaga tersebut. Hal pertama adalah persamaan persepsi. “Kalau tidak ada persamaan persepsi tidak akan ada komunikasi,” katanya.

            Tiga lembaga itu juga harus mempunyai tujuan yang sama dan satu irama dalam action plan.

            Untuk menjaga kualitas demokrasi, Taufik Effendi meminta dalam pelaksanaan Pilkada tetap dilakukan pengawasan. “Pengawasan diadakan agar tidak terjadi penyimpangan. Makin kecil penyimpangan berarti makin berhasil pengawasan,” katanya.

            Lebih jauh, Taufik mendesak pemerintah untuk segera memutakhirkan DPT.

            Hal senada diungkap Ketua KPU Abdul Hafiz Anshari yang menilai pelaksanaan Pilkada memang tetap harus ada pengawasan.

            Sementara itu Ketua Bawaslu Nur Hidayat Sardini menjelaskan bahwa tahun 2010 terdapat 168 Pilkada. Namun demikian, dalam pertemuan itu ia juga menjelaskan masih adanya persoalan DPT dalam pelaksanaan Pilkada.

            “Dalam Pilkada 2010 masih terdapat persoalan DPT,” katanya. (bs)