Komisi V DPR RI meminta Kepala Badan Diklat Perhubungan untuk meningkatkan profesionalitas sekolah-sekolah kejuruan yang berada di bawah Departemen Perhubungan. Peningkatan itu bukan hanya dari segi kurikulum, tapi juga dari metode diklat, sumber daya manusia (SDM), sarana prasarana maupun kelembagaannya.

            Demikian disampaikan anggota Fraksi Partai Golkar Bambang Sutrisno pada Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Diklat yang juga dihadiri Direktur/Kepala Sekolah Tinggi, Lembaga Pendidikan di bawah Kementerian Perhubungan, Kamis sore (11/2), yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V Yoseph Umar Hadi (F-PDIP). 

            Bambang mengatakan, sistem kurukulum menjadi suatu keharusan yang tidak boleh ditawar lagi. Untuk itu dia menanyakan seberapa jauh kurikulum itu bisa meningkatkan keprofesionalisme.

Dia juga menanyakan siapa yang bertanggung jawab terhadap pengembangan profesionalime dari para hasil didikan ini. Dalam hal ini  apakah ada satu sistim nilai atau asosiasi yang membawahi lulusan ini yang sekaligus dapat melakukan penilaian terhadap  kompetensi dari para siswanya. Bahkan dapat memberikan reward dan punishment yang sesuai  untuk mereka yang profesional di bidang itu.

Perlu diingat, kata Bambang, 230 juta penduduk Indonesia sangat tergantung keselamatannya pada hasil lulusan dari sekolah kejuruan ini. Untuk itu, masalah profesionalitas ini mutlak diperlukan bagi alumni sekolah-sekolah kejuruan itu baik di bidang pelayaran, penerbangan maupun transportasi lainnya.

Sementara Joseph Nae Soi dari fraksi yang sama mempersoalkan adanya Sekolah Pelayaran Menengah Atas (SPMA) swasta yang tempat prakteknya tidak ada. Murid-murid di sekolah tersebut hanya belajar di kelas tanpa pernah melakukan praktek-praktek untuk menunjang keprofesionalan di bidangnya. “Sungguh ironis namanya sekolah pelayaran atas tapi jurusannya administrasi,” katanya.

Walaupun diakuinya, ada juga sekolah-sekolah swasta kejuruan yang memliki peralatan praktek yang memenuhi syarat dan lulusannya juga mempunyai kompetensi. Terhadap sekolah-sekolah tersebut Joseph minta Badan Diklat mengakomodir dan lebih memperhatikan sekolah tersebut.

Sementara itu, Joseph juga minta Kepala Badan Diklat untuk membenahi Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP). Terjadinya peristiwa penyiksaan terhadap adik-adik kelas di sekolah tersebut membuat keprihatinan bersama. Bahkan kejadian tersebut tak ubahnya seperti peristiwa yang terjadi di Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN).

Beredarnya Video amatir yang direkam pada tahun 2006, menunjukan tindakan kekerasan yang dilakukan para seniornya terhadap adik kelasnya yang dilakukan dilorong kampus saat tengah malam. Kini para pelaku itu sudah lulus dan diwisuda.

Joseph menegaskan, Komisi V tidak ingin hal ini terulang kembali, jika pihak sekolah ingin menerapkan disiplin tidak seharusnya dengan cara pemukulan atau bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Disiplin itu, katanya, harus diberikan yang sifatnya mendidik dan membangun, bukan dengan cara seperti itu.

“Jangan sekolah itu terkenal karena kasus pemukulan, tapi buatlah sekolah itu berprestasi diajang nasional maupun internasional karena anak didiknya profesional,” ujarnya.

Kepala Badan Diklat Perhubungan Dedi Darmawan mengatakan, Badan Diklat selalu berusaha meningkatkan kualitas agar dapat mencetak SDM transportasi yang profesional, kompeten, disiplin, bertanggung jawab dan memiliki integritas serta memenuhi standar.

Untuk mewujudkan hal itu , tantangan yang dihadapi Badan Diklat Perhubungan diantaranya meningkatnya tuntutan masyarakat baik dalam negeri dan internasional terhadap kualitas layanan jasa transportasi.

Selain itu adanya pertumbuhan angkutan penumpang udara dan angkutan barang laut yang relatif tinggi, serta peningkatan volume kendaraan transportasi jalan yang tinggi. Tantangan penting lainnya terbatasnya jumlah SDM Transportasi yangberkualitas sesuai dengan kompetensinya.   

Untuk itu, tahun 2010 ini  prioritas kegiatan Badan Diklat Perhubungan yang akan dilakukan adalah peningkatan kualitas/kuantitas tenaga pengajar melalui Program Beasiswa S2, S3, TOT dan penyelenggaraan Ikatan Dinas serta Diklat Penyegaran bagi pegawai.

Badan Diklat juga akan melakukan pembangunan, peningkatan dan modernisasi sarana dan prasarana diklat secara bertahap sebagai upaya peningkatan sarana diklat transportasi, serta pengembangan kurikulum dan silaby diklat berbasis kompetensi dan perkembangan teknologi informasi.

Terhadap kasus kekerasan yang terjadi, Dedi sepakat bahwa disiplin itu tidak harus ditegakkan dengan cara-cara pemukulan. Untuk masa-masa mendatang dia akan meningkatkan pengawasan dan berusaha hal itu tidak terulang kembali. (tt)