Angka pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN-P 2016 akhirnya disepakati 5.1% dari sebelumnya yang diusulkan pemerintah sebesar 5.3%. Sementara angka pertumbuhan yang kini baru dicapai pemerintah sebesar 4.9%. Pemerintah dinilai tidak realistis dengan usulan angka pertumbuhannya.

Inilah penegasan Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan usai mengikuti rapat kerja dengan pemerintah hingga tengah malam, Selasa (7/6) untuk menyepakati asumsi dasar ekonomi makro. Hadir dalam rapat tersebut Menteri Keuangan, Gubernur BI, dan Kepala BPS. Heri mengaku kurang puas dengan angka pertumbuhan ekonomi yang dicapai pemerintah saat ini sebesar 4.92%. Seharusnya, lanjut dia, pemerintah dapat mematok angka pertumbuhan secara lebih realistis.

“Jangan memasang tingkat pertumbuhan yang tinggi sampai 5.3%, sementara realisasi pertumbuhan pada triwulan 1 Tahun 2016 hanya 4.92% dan terjadi kontraksi pertumbuhan pada beberapa lapangan usaha. Logikanya, ketika postur APBN-P berkurang, mestinya prestasi pertumbuhan juga akan ikut terpengaruh,” ungkap Anggota F-Gerindra ini.

Ditambahkan Heri, para pelaku UMKM juga tidak terlalu peduli dengan urusan angka-angka yang diusulkan pemerintah. “Buat mereka yang penting bisa makan, ekonomi sudah bergulir dengan selayaknya di angka kurang lebih sampai 5.0%. Jadi, pemerintah suruh kerja dong. Masa 1% enggak bisa. Jadi, pertumbuhan 5.1% dianggap cukup realistis.”

Menurut Heri, pertumbuhan yang baik dan ideal seharusnya di-drive oleh investasi dan ekspor impor. Saat ini posisi ekspor impor saja mengalami pertumbuhan negatif akibat masih lemahnya harga komoditas dan permintaan. Sebaliknya, kondisi saat ini di-drive sebagian besar oleh konsumsi rumah tangga, yang salah satu drive-nya diberikan oleh pemerintah. Ini menandakan konsumsi rumah tangga tumbuh moderat akibat lemahnya aktivitas ekonomi.

“Untuk mengukur seberapa jauh angka pertumbuhan ekonomi ini tercapai, pemerintah tak perlu susah-susah. Sebetulnya gampang melihat pertumbuhan. Lihat saja dari penyerapan tenaga kerja dan perkembangan kemiskinan di Indonesia. Karena dari target pembangunan 2016 tentang tingkat pengangguran terbuka sebelumnya 5.2%-5.5% berubah menjadi 5.4%-5.7%, dengan kenaikan tingkat kemiskinan dari 9%-10% menjadi 10.0%-10.6%,” jelas politisi dari dapil Jabar IV ini.

Sementara itu kesimpulan rapat Komisi XI dengan pemerintah menghasilkan kesepakatan besaran asumsi dasar ekonomi makro dalam RAPBN-P 2016. Pertumbuhan ekonomi 5.1%, inflasi 4.0%, suku bunga SPN 3 bulan 5.5%, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Rp13.500. selanjutnya hasil kesepakatan ini dibawa ke Badan Anggaran (Banggar) DPR untuk dibahas lebih lanjut.

Ada sedikit catatan dari beberapa fraksi di Komisi XI menyikapi kesepakatan ini. F-Nasdem berpendapat, nilai tukar mestinya ditetapkan sebesar Rp13.600. F-Hanura berpendapat, tingkat suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5.0%. Sementara F-Demokrat akan berkonsultasi dalam memberikan keputusan terhadap asumsi dasar ini. (mh), foto : arief/hr.