Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy mengingatkan pemerintah terkait rencana untuk memangkas anggaran belanja sejumlah kementerian/lembaga dalam APBN Perubahan 2016. Ia menilai rencana tersebut adalah hal yang aneh karena biasanya APBN-P digunakan untuk menambah anggaran.

 “APBN-P 2016 ini adalah APBN-P paling aneh. Karena biasanya APBN-P itu digunakan untuk menambah anggaran,” ujarnya. Hal itu disampaikan di Gedung DPR RI, Jakarta pada Kamis (9/6/2016).

Politisi PKB ini juga memahami kebijakan pemangkasan ini karena penerimaan pemerintah dari sektor pajak masih kurang. Di lain sisi, pemerintah tengah berupaya meningkatkan pembangunan di berbagai sektor sehingga memiliki dampak pada prioritas anggaran di sejumkah bidang.

Namun, ia juga mengkhawatirkan pemangkasan anggaran ini akan mengganggu kinerja pemerintahan, terutama terkait percepatan pembangunan. Apalagi pemotongan itu dilakukan terhadap lembaga pemerintah yang terkait birokrasi.

“Dari sekian banyak mitra di Komisi II, khusus mitra aparatur sipil negara dan birokrasi kemungkinan akan diputuskan untuk tidak dipotong dalam APBN-P 2016. Mitra itu seperti Kementerian Agraria, Kemendagri, Setneg,” ujar Lukman.

Ia juga menegaskan bahwa untuk sektor birokrasi sebaiknya dikaji ulang untuk dilakukan pemotongan karena itu akan berhubungan langsung terhadap proses berjalannya program pemerintah.

"Sebenarnya setuju saja untuk efisiensi. Tapi untuk sektor tertentu seperti birokrasi itu sudah anggaran kecil dipotong, itu ganggu kinerja. Untuk tunjang pekerjaan baik, aparatur sipil negara ini harus baik juga," ungkap Lukman.

Ia juga menyadari bahwa pemerintah saat ini tengah gencar melaksanakan pembinaan dan pelatihan teknis untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan para PNS. Oleh karenanya jika anggaran pelatihan mengalami pemotongan maka akan berdampak pada proses berjalannya program pemerintah.

Salah satu resiko jika adanya pemotongan anggaran bagi pelatihan PNS adalah pelayanan kepada masyarakat yang kurang maksimal.  "PNS harus di-upgrade. Kalau enggak ada anggaran pelatihan, kami jadi pesimistis pelayanan ini akan maksimal," ujarnya.

Legislator dapil Riau II ini juga menegaskan bahwa Komisi II sedang berupaya untuk mempertahankan jumlah anggaran di kementerian yang menjadi mitra kerjanya agar tak berkurang dalam APBN-P 2016 yang akan disahkan nantinya. (hs) foto: runi/od